Pramono Anung Bahas Kebijakan Baru di Balai Kota Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar pertemuan tertutup di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga siang hari, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah serta perwakilan dari kementerian terkait. Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya tengah menyusun sejumlah kebijakan strategis yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, agenda utama pertemuan adalah pembahasan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden terkait pemerataan pembangunan di ibu kota. "Kami sedang mematangkan rencana aksi yang akan diumumkan setelah melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya di hadapan wartawan usai pertemuan.

Fokus pada Infrastruktur dan Lingkungan

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pramono Anung memaparkan bahwa pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan jalan layang dan perluasan jalur transportasi umum massal. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027 dan akan menghubungkan kawasan industri dengan pusat kota. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir di musim hujan mendatang. "Berdasarkan evaluasi lapangan, kami menemukan bahwa 30 persen titik rawan banjir belum memiliki infrastruktur yang memadai. Ini akan menjadi fokus utama kami," kata Pramono Anung.

Kebijakan lain yang turut dibahas adalah pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di lima kecamatan. Pemerintah menargetkan penambahan RTH seluas 150 hektare hingga tahun 2029. Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Jakarta untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara. "Kami akan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan," tambahnya.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Pertemuan di Balai Kota juga membahas mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pendanaan proyek. Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan anggaran tambahan sebesar Rp2,5 triliun kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini akan digunakan untuk pembebasan lahan dan pengadaan material konstruksi. "Kami berharap keputusan dari pusat dapat keluar dalam dua minggu ke depan agar proses tender bisa segera dimulai," jelasnya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan proyek. Satuan tugas ini akan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan melaporkan perkembangan setiap bulan. Pramono Anung menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik. "Setiap tahapan akan diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan," tegasnya.

Respons Fraksi dan Dukungan Publik

Menanggapi rencana tersebut, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungannya. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI, Ahmad Basuki, menilai bahwa kebijakan yang diusulkan Pramono Anung sudah tepat sasaran. "Kami akan mengawal proses ini di DPRD agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Yayat Supriatna, menilai bahwa langkah pemerintah provinsi perlu didukung dengan kajian dampak lingkungan yang komprehensif. "Proyek infrastruktur harus diimbangi dengan mitigasi risiko sosial. Jangan sampai pembangunan mengorbankan warga yang tinggal di lokasi proyek," katanya. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah provinsi belum menetapkan jadwal resmi untuk pengumuman kebijakan tersebut. Namun, Pramono Anung memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan akan dipublikasikan melalui kanal resmi agar masyarakat dapat memberikan masukan. "Kami terbuka terhadap kritik dan saran demi kebaikan Jakarta," pungkasnya.