Pramono Ancam Sanksi Perusahaan Tak Patuh UMP Jakarta 2027
JAKARTA, Apaberita.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum...

JAKARTA, Apaberita.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp 6.136.941. Penegasan itu disampaikan menyusul masih adanya laporan sejumlah pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan resmi tersebut.
Menurut keterangan yang dihimpun Apaberita.com, Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan toleransi terhadap pengusaha yang sengaja mengabaikan kewajiban membayar upah sesuai batas minimal. Kebijakan itu disebut sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja, terutama mereka yang baru masuk ke pasar kerja.
Besaran UMP dan Dasar Hukumnya
UMP DKI Jakarta untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan tempat ia bekerja. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi.
Penetapan UMP merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mengatur tata cara penetapan upah minimum melalui Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta kebutuhan hidup layak.
Bentuk Sanksi yang Diancam
Pramono menyatakan bahwa sanksi administratif akan diterapkan secara berjenjang bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan melakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman.
- Teguran tertulis kepada perusahaan yang belum menyesuaikan upah pekerjanya.
- Pembatasan kegiatan usaha bagi pelanggar yang tidak mengindahkan teguran.
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
- Pencabutan izin usaha sebagai sanksi terberat.
"Upah minimum ini sudah melalui kajian dan pembahasan bersama dewan pengupahan. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menjalankannya. Kalau tidak patuh, sanksi akan kami tegakkan," ujar Pramono dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta.
Pengawasan dan Jalur Pengaduan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pendataan perusahaan hingga inspeksi mendadak ke lokasi kerja. Pekerja yang merasa upahnya dibayar di bawah ketentuan diminta melaporkan kasus tersebut ke dinas tenaga kerja setempat dengan menyertakan bukti seperti slip gaji dan perjanjian kerja.
Selain itu, perusahaan yang benar-benar mengalami kesulitan kemampuan membayar tetap memiliki ruang untuk mengajukan penundaan sesuai ketentuan, yakni melalui kesepakatan dengan serikat pekerja dan persetujuan pemerintah provinsi. Namun, mekanisme itu ditegaskan tidak boleh dijadikan dalih untuk menahan hak pekerja secara sepihak.
Respons dan Implikasi
Kalangan pekerja menyambut baik rencana penegakan aturan tersebut, meski meminta pengawasan dilakukan secara konsisten dan tidak hanya bersifat musiman. Sementara itu, sebagian pelaku usaha berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi sektor usaha kecil dan menengah agar penyesuaian upah tidak membebani operasional secara berlebihan.
Pengamat ketenagakerjaan menilai penegakan UMP menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah daerah dalam melindungi pekerja. Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi yang benar-benar dijalankan, ketentuan upah minimum berpotensi hanya menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata terhadap kesejahteraan buruh di ibu kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengumumkan hasil pengawasan secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan penegakan ketentuan UMP Jakarta 2027, termasuk kemungkinan sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang tetap membandel.



