Prabowo Terima Laporan Pembangunan 100 Kampung Nelayan

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan progres pembangunan 100 Kampung Nelayan dan distribusi bantuan kapal dalam rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026. Pertemuan ini menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Saya ingin program ini berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak langsung bagi nelayan kecil," ujar Presiden dalam sambutannya. Menteri Trenggono dan Menteri Rosan menyampaikan laporan terperinci mengenai realisasi fisik, alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan.

Pembangunan Kampung Nelayan Capai 45 Persen

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 45 dari 100 Kampung Nelayan yang direncanakan telah selesai dibangun dan beroperasi. "Pembangunan mencakup infrastruktur dasar seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, gudang pendingin, serta akses jalan. 45 kampung tersebut tersebar di 20 provinsi, dengan prioritas di kawasan timur Indonesia," kata Trenggono dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Menurut Trenggono, target penyelesaian seluruh Kampung Nelayan ditetapkan pada akhir 2027. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program ini. Presiden Prabowo meminta agar proses pembangunan dipercepat melalui mekanisme Rapat Koordinasi bulanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, serta pemerintah daerah.

Distribusi Bantuan Kapal untuk Nelayan Kecil

Selain pembangunan Kampung Nelayan, pertemuan tersebut juga membahas distribusi bantuan kapal bagi nelayan. Menteri Rosan Roeslani melaporkan bahwa sebanyak 5.000 unit kapal motor ukuran 5 hingga 10 gross ton telah disiapkan untuk didistribusikan ke 100 lokasi Kampung Nelayan. "Kapal-kapal ini diproduksi oleh galangan dalam negeri bekerja sama dengan koperasi nelayan. Proses pengadaan sudah mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026," jelas Rosan.

Rosan menambahkan bahwa bantuan kapal tidak hanya diberikan secara fisik, tetapi juga disertai pelatihan navigasi, keselamatan, dan pengelolaan hasil tangkapan. Program ini didanai melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga 3 persen dan hibah dari pemerintah. "Kami berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan nelayan penerima bantuan dapat mengakses permodalan dan asuransi," ujar Rosan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan. "Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini. Saya minta Kementerian Investasi dan Kementerian Kelautan mengawal langsung pendistribusian hingga ke tangan nelayan," tegas Presiden. Keputusan ini ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pengawas yang terdiri dari inspektorat kementerian dan perwakilan Fraksi DPR yang membidangi kelautan.

Dampak terhadap Kesejahteraan Nelayan

Menteri Trenggono menyatakan bahwa program Kampung Nelayan dan bantuan kapal ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 30 persen dalam dua tahun ke depan. "Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan kapal yang lebih modern, hasil tangkapan dapat diolah dan dipasarkan dengan lebih efisien. Ini akan memutus rantai tengkulak yang sering merugikan nelayan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar program ini disinergikan dengan proyek hilirisasi perikanan yang sedang berjalan. "Kampung Nelayan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat ekonomi. Harus ada kerja sama dengan investor untuk membangun pabrik pengolahan ikan di sekitar lokasi," ujar Presiden. Menteri Rosan merespons bahwa pihaknya telah menyiapkan skema insentif fiskal bagi investor yang bersedia membangun fasilitas pengolahan di kawasan Kampung Nelayan.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi indikator kinerja pemerintah di sektor kemaritiman. "Saya ingin setiap menteri turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada kendala berarti. Rapat Koordinasi berikutnya akan diadakan dalam dua pekan ke depan untuk mengevaluasi realisasi," pungkas Prabowo. Pertemuan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Investasi terkait percepatan pembangunan Kampung Nelayan dan distribusi bantuan kapal.