Prabowo Temui Kadin Pusat dan Daerah Bahas Iklim Investasi

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, baik dari tingkat pusat maupun daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas penguatan iklim investasi nasional serta sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Kepala Negara didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sementara dari unsur Kadin, hadir Ketua Umum Kadin Indonesia beserta para ketua Kadin provinsi dari berbagai wilayah. Kehadiran perwakilan Kadin daerah menjadi perhatian khusus, mengingat pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke luar Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangan persnya usai pertemuan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha. "Bapak Presiden menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan Kadin untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.

Fokus pada Kemudahan Berusaha dan Hilirisasi

Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait kemudahan perizinan berusaha. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa birokrasi yang efisien menjadi kunci untuk menarik minat investor asing maupun domestik. Pemerintah, lanjutnya, menargetkan realisasi investasi yang lebih tinggi pada tahun 2027 dengan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat.

Selain itu, isu hilirisasi industri juga menjadi sorotan. Kepala Negara mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga pertanian, perkebunan, dan kelautan. "Presiden menindaklanjuti arahan agar nilai tambah sumber daya alam harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia," tutur Menteri Investasi yang turut hadir dalam pertemuan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Kadin berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing produk lokal," tegasnya.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Merata

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pertemuan tersebut adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden Prabowo Subianto meminta agar para gubernur dan bupati/wali kota, melalui koordinasi dengan Kadin daerah, mampu menyederhanakan proses perizinan di tingkat lokal. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia.

Perwakilan Kadin dari kawasan timur Indonesia, dalam paparannya, menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan logistik. Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan bahwa pemerintah tengah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan konektivitas antarwilayah. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh atas hambatan distribusi barang dan jasa yang selama ini menjadi keluhan utama pengusaha di daerah.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja bersama. Tim ini akan bertugas melakukan kajian berkala atas berbagai masukan dari dunia usaha dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Rapat Koordinasi lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas detail teknis dari setiap usulan yang telah disampaikan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan melibatkan Kadin pusat dan daerah secara langsung, diharapkan setiap kebijakan ekonomi yang ditetapkan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.