putri-anggraini
Jembrana, Bali — Presiden Prabowo Subianto memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Agenda kepresidenan tersebut berlangsung pada hari libur nasional Maulid Nabi dan ditetapkan sebagai langkah strategis memperkokoh kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara memaparkan capaian pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, melakukan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, serta menegaskan komitmen pemerintah agar penanganan bencana nasional dan mitigasi dampak El Nino dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur di seluruh wilayah tanah air.
Presiden Tiba di Gilimanuk, Disambut Pejabat Tinggi Negara
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, terpantau sekitar pukul 15.15 WITA. Kepala Negara tampak mengenakan kemeja safari berwarna cokelat dan langsung menyapa sejumlah undangan yang telah menanti kehadirannya di lokasi sejak siang hari.
Rangkaian peluncuran program tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat tinggi negara. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Tandyo Budi Revita.
Kehadiran para menteri koordinator, menteri teknis, pimpinan kepolisian, serta jajaran Tentara Nasional Indonesia menandakan bahwa program pembangkitan energi surya berskala masif ini ditetapkan sebagai agenda strategis lintas kementerian dan lembaga, bukan semata urusan satu kementerian teknis.
PLTS 100 GW Masuk Klaster Prioritas Kemandirian Energi dan Air
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa program PLTS berkapasitas 100 GW tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Pernyataan itu disampaikan Mensesneg menjelang pelaksanaan groundbreaking di Jembrana.
“Diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Prasetyo Hadi.
Berdasarkan penjelasan pemerintah, kapasitas 100 GW menempatkan program ini sebagai salah satu proyek pembangkitan energi bersih terbesar yang pernah digulirkan Republik Indonesia. Pemerintah menilai potensi penyinaran matahari di berbagai wilayah Indonesia sangat besar, sehingga pemanfaatan energi surya diyakini mampu menopang pemenuhan kebutuhan listrik nasional dalam jangka panjang.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Melalui pembangunan PLTS skala masif, negara diharapkan dapat menekan volume impor bahan bakar fosil yang selama ini membebani anggaran belanja negara, sekaligus membuka aktivitas ekonomi baru di daerah-daerah lokasi pembangkitan.
Evaluasi Kabinet Merah Putih dan Paparan Capaian Danantara
Selain agenda energi, Presiden Prabowo Subianto menggunakan momentum kunjungan kerja di Bali untuk memaparkan capaian pengelolaan BPI Danantara di hadapan jajaran pejabat negara. Badan pengelola investasi tersebut dipercaya pemerintah mengelola portofolio investasi strategis nasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi.
Kepala Negara juga melakukan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Presiden menegaskan pentingnya seluruh menteri dan kepala badan bekerja secara terpadu dalam menindaklanjuti program prioritas nasional, termasuk klaster kemandirian energi dan air yang menjadi fokus agenda pada hari tersebut.
Arahan Penanganan Bencana dan Mitigasi El Nino
Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana nasional. Kepala Negara menegaskan agar seluruh instansi terkait bertindak cepat dan terukur setiap kali bencana terjadi di berbagai wilayah, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascatragedi.
Terkait fenomena iklim, pemerintah menetapkan langkah mitigasi dampak El Nino sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional. Arahan tersebut ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait agar antisipasi terhadap potensi gangguan cuaca ekstrem serta dampaknya bagi ketahanan pangan dilakukan secara dini di daerah-daerah rawan.
Rangkaian agenda pada hari libur nasional Maulid Nabi tersebut menegaskan tiga prioritas pemerintah, yakni ketahanan energi, optimalisasi investasi nasional, dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti hasil kegiatan di Jembrana melalui Rapat Koordinasi antarkementerian dan lembaga guna memastikan setiap keputusan berjalan sesuai tenggat yang ditetapkan.
Comments (0)