Prabowo Resmi Tetapkan 10 Tokoh sebagai Pahlawan Nasional 2025

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan sepuluh tokoh bangsa sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2025. Penetapan tersebut dibacakan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Penetapan ini menambah daftar tokoh yang diakui negara atas jasa-jasa luar biasa mereka dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan pengakuan negara atas dedikasi seumur hidup para tokoh. "Para pahlawan yang kita tetapkan hari ini telah melampaui zamannya. Mereka tidak hanya berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga menanamkan nilai kejuangan yang harus terus kita wariskan kepada generasi penerus," ujar Prabowo saat membacakan daftar nama pahlawan di hadapan tamu undangan kenegaraan.

Daftar Sepuluh Tokoh Penerima Gelar

Kesepuluh tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan keragaman kontribusi dalam sejarah bangs. Penetapan ini merupakan hasil Rapat Dewan Tanda Jasa dan Bintang yang telah berlangsung melalui proses verifikasi sejarah dan akademis secara ketat.

1. Sultan Mahmud Badaruddin II — Sultan Kesultanan Palembang Darussalam yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda pada abad ke-19. Ia diasingkan ke Ambon setelah keraton Palembang dihancurkan pada 1821.

2. Mohammad Sjafei — Tokoh pendidikan dari Sumatera Barat, pendiri Indonesisch Nederlandsche School (INS) Kayutanam pada 1926. Sekolah ini menjadi tonggak pendidikan karakter di masa pergerakan nasional.

3. Machmud Singa Mangaraja — Raja Buleleng, Bali, yang memimpin perlawanan terhadap Belanda pada Perang Jagaraga I dan II. Ia gugur dalam pertempuran di Jagaraga pada 1849.

4. Kasman Singodimedjo — Politisi dan pejuang kemerdekaan asal Jawa Tengah, anggota BPUPKI dan PPKI, serta pernah menduduki jabatan Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir.

5. Tuan Rondahaim Saragih — Ulama dan pejuang Batak dari Sumatera Utara, pendiri Akademi Theologia HKBP, yang berperan penting dalam dunia pendidikan dan pergerakan Kristen di Tanah Batak.

6. KH Abdul Chalim Leuwimunding — Ulama kharismatik dari Majalengka, Jawa Barat, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum yang berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia.

7. KH Ahmad Mutamakkin — Ulama dan pejuang asal Kajen, Jawa Tengah, pendiri Pondok Pesantren Kajen, salah satu pesantren tertua di Pulau Jawa.

8. Entis Sutisna — Pejuang asal Sukabumi, Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan nama samaran Suryakencana, aktif memimpin pergerakan melawan penjajah di wilayah Priangan.

9. Willem Jacobus Maria Michielsen — Pejuang beretnis Indo-Belanda yang memilih berpihak kepada Republik Indonesia dalam perang kemerdekaan, meski harus menghadapi konsekuensi dari komunitasnya sendiri.

10. Adria Lubis — Tokoh pergerakan perempuan asal Sumatera Utara, aktif di berbagai organisasi perempuan dan pergerakan nasional di awal abad ke-20.

Proses Penetapan Berdasarkan Regulasi

Penetapan gelar pahlawan nasional tahun 2025 tersebut berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Bintang. Dewan Tanda Jasa dan Bintang yang diketuai langsung oleh Presiden telah menggelar rapat pleno untuk mempertimbangkan setiap usulan, dengan melibatkan sejarawan, akademisi, serta perwakilan keluarga.

Cucu salah satu pahlawan yang ditetapkan, Hana Sjafei, menyampaikan rasa syukur atas pengakuan negara terhadap kakeknya. "Keluarga besar berharap agar nilai kejuangan yang diwariskan Mohammad Sjafei dapat terus menginspirasi generasi muda, khususnya dalam dunia pendidikan," ungkapnya seusai prosesi di Istana Negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang hadir dalam upacara tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan kembali sosok para pahlawan baru kepada publik. "Kita akan melakukan dokumentasi sejarah, program edukasi di sekolah, hingga pembangunan纪念馆 di daerah asal masing-masing pahlawan," ujar Saifullah.

Makna Strategis bagi Generasi Penerus

Penetapan sepuluh pahlawan nasional tahun 2025 ini dinilai memiliki makna strategis dalam konteks penguatan karakter bangsa. Keragaman latar belakang tokoh yang ditetapkan, mulai dari raja, ulama, pejuang, pendidik, hingga tokoh perempuan, mencerminkan bahwa semangat kepahlawanan tidak tunggal.

Mensos Saifullah menambahkan bahwa pemerintah memandang penetapan ini sebagai bagian dari upaya membangun memori kolektif. "Sepuluh tokoh ini merepresentasikan keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan profesi. Mereka semua mengajarkan satu hal: bahwa kemerdekaan membutuhkan pengorbanan dari seluruh elemen bangsa," paparnya.

Dengan penetapan ini, total pahlawan nasional Indonesia kini melampaui angka 200 tokoh. Daftar nama pahlawan tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, mencakup raja-raja lokal, ulama, tokoh pergerakan perempuan, pejuang kemerdekaan, serta pendidik.

Sejarah Singkat Penetapan Pahlawan Nasional

Praktik penetapan pahlawan nasional di Indonesia telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno, umumnya bertepatan dengan peringatan Hariahlawan pada 10 November. Namun, jumlah tokoh yang ditetapkan setiap tahunnya bervariasi, tergantung pada hasil penilaian Dewan Tanda Jasa dan Bintang.

Dalam sejarahnya, gelar pahlawan nasional pernah diberikan secara anumerta maupun kepada tokoh yang masih hidup. Prosesinya selalu ditandai dengan pembacaan Keputusan Presiden dan penyerahan piagam penghargaan kepada keluarga atau perwakilan ahli waris, dengan protokol kenegaraan yang ketat di Istana Negara.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menutup prosesi dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani semangat juang para pahlawan. "Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari keringat, darah, dan air mata para pahlawan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan itu dengan karya nyata," tegas Prabowo.