Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Program Strategis Nasional

Sidang paripurna kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Rapat yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Forum tertinggi pengambilan keputusan pemerintah ini menandai percepatan implementasi program prioritas nasional pascapelantikan kabinet pada 20 Oktober 2024.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran eksekutif harus bekerja dalam satu komando. “Saya tidak ingin mendengar lagi istilah ego sektoral. Kita adalah satu pemerintahan, satu napas, demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Presiden. Rapat yang berlangsung selama hampir empat jam itu membahas tiga agenda utama, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, dan penguatan ketahanan pangan.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Presiden Prabowo memaparkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen dalam dua tahun ke depan. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggenjot realisasi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa proyek hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga akan dipercepat penyelesaiannya.

“Percepatan hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar Airlangga usai sidang. Dalam rapat itu, Presiden juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sembari memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Ketahanan Pangan dan Swasembada

Agenda kedua yang dibahas secara mendalam adalah percepatan swasembada pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, diminta untuk menyelesaikan pencetakan sawah baru seluas 500.000 hektare di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan pada akhir tahun 2025. Presiden menekankan bahwa ketergantungan impor pangan harus dipangkas secara bertahap melalui optimalisasi lahan dan modernisasi teknologi pertanian.

“Kita tidak boleh lagi menjadi negara pengimpor beras. Bangsa ini harus bisa memberi makan rakyatnya sendiri,” kata Presiden Prabowo dalam rapat. Sidang kabinet menyetujui pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang akan mengoordinasikan program ketahanan pangan dari hulu hingga hilir. Menteri Pekerjaan Umum juga akan mempercepat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan.

Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Reformasi birokrasi menjadi perhatian serius dalam sidang paripurna. Presiden memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, untuk menyederhanakan lebih dari 50.000 prosedur perizinan di berbagai kementerian dan lembaga dalam waktu tiga bulan ke depan. Langkah ini diambil guna menarik minat investasi dan memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membebani dunia usaha.

Di hadapan para menteri, Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemberantasan korupsi. “Jangan coba-coba bermain-main dengan proyek dan anggaran. Saya tidak akan segan menindak tegas siapa pun yang melanggar,” ujarnya. Sidang menyepakati penguatan peran aparat penegak hukum internal di setiap kementerian serta peningkatan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Enam keputusan strategis disahkan dalam sidang paripurna tersebut, meliputi pengesahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penataan ulang struktur organisasi kementerian, pembentukan badan percepatan investasi, serta penetapan target penurunan angka kemiskinan menjadi 7 persen pada 2025. Presiden menutup sidang dengan pesan bahwa seluruh keputusan ini harus segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi teknis di masing-masing kementerian dalam waktu satu pekan.