Prabowo Perintahkan Kampus Garap Riset Industri Kapal

Jakarta — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkapkan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia menggencarkan riset dan pengembangan di sektor industri perkapalan. Pengungkapan ini disampaikan Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (9/7/2026), seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah menteri terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Brian menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan nasional dalam memproduksi kapal, baik untuk kebutuhan komersial, transportasi, maupun pertahanan. Instruksi ini dinilai sebagai penegasan komitmen pemerintah terhadap visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat secara teknologi.

Instruksi Strategis dari Presiden

Brian Yuliarto memaparkan bahwa Presiden Prabowo secara langsung meminta jajarannya untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai ujung tombak inovasi perkapalan. "Bapak Presiden menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada produk impor, khususnya di sektor strategis seperti kapal. Beliau meminta kami untuk segera menyusun peta jalan riset perkapalan yang melibatkan seluruh universitas dengan program studi terkait," ujar Brian kepada awak media.

Mendikti Saintek menambahkan bahwa arahan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui sejumlah kebijakan konkret. Kementeriannya tengah menyiapkan skema pendanaan riset terapan berbasis luaran, serta memperkuat kerja sama antara kampus dan industri galangan kapal nasional, termasuk PT PAL Indonesia dan perusahaan swasta lainnya. "Kami akan memastikan bahwa hasil laboratorium tidak berhenti di jurnal, tetapi bisa langsung diimplementasikan di lini produksi," tegas Brian.

Kampus Diminta Perkuat Riset Terapan

Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa fokus riset yang diminta Presiden mencakup beberapa area prioritas: desain dan rekayasa kapal berbasis komposit rendah emisi, sistem propulsi ramah lingkungan, teknologi navigasi otonom, serta material baja khusus untuk lambung kapal perang. Sejumlah perguruan tinggi yang telah memiliki pusat unggulan di bidang maritim, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro, dan Universitas Hasanuddin, akan menjadi pioneer dalam konsorsium nasional ini.

"Presiden juga menginginkan agar riset tidak berjalan sendiri-sendiri. Beliau mengamanatkan pembentukan konsorsium riset kapal nasional yang terintegrasi, di mana perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan berada dalam satu ekosistem yang solid," paparnya. Dukungan pendanaan, menurut Brian, akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 serta dana abadi penelitian yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Respons Forum Rektor dan Alokasi Anggaran

Menanggapi instruksi tersebut, Forum Rektor Indonesia menyambut positif dan menyatakan kesiapan untuk menggerakkan sumber daya yang ada. "Kami melihat ini sebagai peluang emas untuk membuktikan bahwa riset dalam negeri mampu menjawab kebutuhan strategis bangsa," kata Ketua Forum Rektor Indonesia dalam keterangan terpisah. Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk alih teknologi, namun tetap dengan prinsip kemandirian desain.

Brian Yuliarto menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang menghitung kebutuhan anggaran rinci, namun dipastikan bahwa fokus utama adalah pada skema riset yang bersifat multiyears dan berorientasi pada prototipe. "Kita targetkan pada tahun 2028 sudah ada prototipe kapal riset dan kapal perang ringan yang sepenuhnya didesain oleh insinyur Indonesia dari kampus-kampus kita," ungkapnya. Target ambisius tersebut, lanjutnya, sejalan dengan rencana induk pembangunan industri pertahanan nasional yang menginginkan peningkatan kandungan lokal (TKDN) hingga 70 persen pada 2030.

Menuju Kemandirian Industri Maritim

Dalam konteks yang lebih luas, arahan Presiden Prabowo ini dipandang sebagai bagian dari strategi geopolitik maritim. Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memerlukan armada yang tangguh dan diproduksi secara mandiri. Ketergantungan pada galangan kapal asing selama ini dinilai rentan terhadap dinamika politik global dan fluktuasi harga. Brian menyampaikan bahwa Presiden juga menekankan pentingnya membangun rantai pasok industri kapal di dalam negeri, mulai dari baja, elektronika, hingga sistem persenjataan.

"Kami di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan memastikan bahwa kurikulum di program studi teknik perkapalan dan teknik kelautan diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. Termasuk membuka program magister terapan yang langsung bekerja sama dengan galangan kapal," pungkas Brian. Ia optimistis bahwa dalam satu dekade ke depan, Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam industri perkapalan global yang tidak hanya memasok kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka pasar ekspor ke kawasan Asia Tenggara dan Afrika.