Prabowo Mau Tutup 750 BUMN: Perusahaan Tak Untung, Cuma Bayar Overhead!

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas hingga 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut diambil dalam rangka penataan perusahaan pelat merah agar lebih efisien dan tidak lagi membebani keuangan negara. Menurut laporan Apaberita.com, keputusan ini diambil lantaran banyak BUMN yang dinilai tidak menghasilkan keuntungan, namun justru menyedot anggaran besar untuk membayar jajaran direksi dan komisaris.

Dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri pada Minggu (28/6/2026), Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus membayar gaji besar bagi pejabat BUMN yang kinerjanya merugi. Hal ini dinilai sangat memberatkan keuangan negara karena dana yang digunakan adalah uang rakyat.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujar Prabowo dalam acara tersebut, seperti dikutip media kami.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dengan menutup 750 BUMN yang tidak produktif, pemerintah bisa menghemat pengeluaran besar untuk gaji direktur utama, direksi, hingga komisaris. Ia menghitung bahwa setiap perusahaan memiliki beberapa orang direksi dan komisaris yang jumlahnya sangat banyak jika diakumulasikan dari ratusan BUMN. Akibatnya, beban operasional atau overhead membengkak tanpa diimbangi pendapatan dari perusahaan.

Langkah pemangkasan ini diharapkan bisa memperbaiki struktur keuangan BUMN secara keseluruhan. Pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan milik negara benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk biaya administrasi dan personalia. Dengan penataan ini, BUMN yang tersisa diharapkan lebih sehat, kompetitif, serta mampu berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.