Prabowo Akui Gaji Guru Kurang Baik, Komisi X DPR Usulkan Minimal Rp 5 Juta per Bulan

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa penghasilan para guru dan pegawai negeri sipil (PNS) masih belum memadai. Dalam pernyataannya, ia menyoroti kebocoran anggaran negara yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai penyebab terbatasnya alokasi untuk kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru.

Pernyataan Prabowo tersebut menuai tanggapan dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menilai bahwa gaji guru idealnya minimal Rp 5 juta per bulan. Ia menyatakan bahwa angka itu merupakan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Komisi X sebagai nominal paling layak untuk menjamin kesejahteraan guru di Indonesia.

"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," ujar Lalu Hadrian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Lalu, standar minimum tersebut dianggap mampu menopang kehidupan yang lebih baik bagi para pendidik, selaras dengan beban kerja dan peran strategis mereka dalam mencerdaskan bangsa. Selama ini, rendahnya gaji guru menjadi salah satu akar masalah yang mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran.

Kesejahteraan guru menjadi isu krusial yang terus menjadi perhatian. Dengan gaji yang lebih layak, diharapkan para guru dapat fokus mengembangkan kompetensi dan memberikan pendidikan terbaik tanpa terbebani masalah ekonomi. Dorongan dari Komisi X DPR ini pun menjadi sinyal kuat perlunya reformasi kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan pendidik.

Di sisi lain, pengakuan Presiden mengenai bocornya uang negara menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk menutup celah korupsi dan memperbaiki tata kelola keuangan negara. Apabila kebocoran dapat diminimalisir, alokasi dana yang signifikan bisa dialihkan untuk memenuhi tuntutan kenaikan gaji guru dan PNS secara umum.

Sebagaimana dilansir dari laporan Apaberita.com, usulan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pemerintah untuk serius merancang skema penggajian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para guru di seluruh Indonesia, sehingga kualitas pendidikan nasional pun dapat ikut meningkat.