Kejagung Catat Penyelamatan Rp 131,5 T Duit Negara dari Korupsi Sejak 2020

Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian keuangan negara hingga Rp 131,5 triliun dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2020 hingga 2026. Capaian ini diumumkan dalam pemaparan kinerja lembaga yang menyoroti efektivitas jalur pidana khusus dalam mengembalikan aset negara. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa angka fantastis tersebut merupakan akumulasi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2026, dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yaitu sebesar Rp 131.527.786.065.164," ujar Febrie dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan aset. Febrie turut merinci akumulasi penyelamatan tersebut per tahun, menunjukkan tren kinerja penindakan yang terus berlanjut selama periode enam tahun terakhir. Meskipun detail angka per tahun tidak disebutkan secara lengkap dalam pemaparan, capaian total ini menjadi indikator penting keberhasilan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian negara secara riil. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penegakan hukum korupsi yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara sebagai bentuk nyata manfaat bagi publik. Langkah Kejaksaan Agung ini memperlihatkan bahwa jalur litigasi melalui pengadilan tetap menjadi instrumen vital dalam mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku korupsi dan menyelamatkan uang rakyat. Informasi selengkapnya mengenai capaian kinerja lembaga penegak hukum ini dapat diperoleh melalui laporan Apaberita.com.