Pos Indonesia Siap Konsolidasikan Logistik Nasional Dukung Regulasi Komdigi

Jakarta — PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan kesiapannya menjadi konsolidator utama jaringan logistik nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pos dan Logistik Nasional yang disahkan pada 12 Maret 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Logistik di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (14/4), menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur dan sistem terintegrasi untuk menjalankan mandat tersebut. 'Pos Indonesia memiliki jaringan fisik terluas yang menjangkau 83 persen desa di seluruh Indonesia. Kami siap menjadi tulang punggung konsolidasi logistik nasional sesuai arahan Permen Komdigi,' ujarnya.

Regulasi Baru Perkuat Ekosistem Logistik

Peraturan Menteri Komdigi yang diteken Menteri Budi Arie Setiadi itu menetapkan kerangka kerja konsolidator jaringan logistik nasional. Salah satu poin krusialnya adalah penunjukan badan usaha milik negara di bidang pos sebagai integrator yang menghubungkan berbagai moda transportasi, gudang, dan layanan last-mile delivery dalam satu ekosistem terpadu. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Apaberita, Pasal 7 ayat (2) beleid tersebut menyatakan bahwa konsolidator bertugas mengoordinasikan arus barang dari titik asal hingga titik tujuan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi digital.

Keputusan ini diambil setelah serangkaian rapat pleno lintas kementerian yang melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan sepanjang triwulan pertama 2024. Menteri Budi Arie, dalam sambutannya di acara yang sama, menekankan bahwa pembentukan konsolidator nasional bertujuan menekan biaya logistik yang saat ini masih berada di kisaran 23 persen terhadap produk domestik bruto. 'Dengan konsolidasi, kami targetkan efisiensi hingga 17 persen dalam tiga tahun ke depan,' tegasnya.

Peran Strategis Pos Indonesia

Faizal memaparkan, Pos Indonesia mengoperasikan lebih dari 4.800 kantor pos yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Selain itu, perusahaan memiliki 32.000 titik layanan yang mencakup agen pos, mobil keliling, dan platform digital Pospay. 'Kami tidak hanya mengandalkan jaringan konvensional, tetapi juga memperkuat kapasitas digital melalui sistem sortir otomatis di 11 pusat pemrosesan barang dan integrasi API dengan lebih dari 50 platform e-commerce,' jelasnya.

Sebagai bagian dari persiapan, BUMN logistik itu telah menggelar uji coba konsolidasi di koridor Jawa-Bali dan Sumatera pada Februari 2024. Dalam simulasi tersebut, waktu tempuh pengiriman rata-rata berhasil dipangkas dari 3,2 hari menjadi 1,8 hari untuk paket antarkota. Data internal Pos Indonesia menunjukkan volume kiriman yang dikonsolidasikan pada uji coba mencapai 1,2 juta paket per hari, naik 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Fraksi-fraksi di Komisi VI DPR, yang membidangi BUMN dan perdagangan, menyambut positif langkah ini. Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, ketika dihubungi terpisah, mengatakan, 'Kami mendorong agar Pos Indonesia segera menyelesaikan peta jalan konsolidasi hingga 2029 dan memastikan keterlibatan pelaku usaha logistik swasta secara proporsional.'

Dukungan Lintas Sektor

Kesiapan Pos Indonesia turut didukung oleh pengesahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pos yang menugaskan perusahaan untuk membangun platform logistik nasional terintegrasi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun peraturan pelaksana teknis yang akan menetapkan standar interoperabilitas data dan tarif acuan. 'Kami menargetkan regulasi turunan selesai pada Juni 2024 agar implementasi konsolidasi bisa dimulai penuh di semester kedua,' katanya.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui Ketua Umumnya, Yukki Nugrahawan Hanafi, juga menyatakan dukungannya dengan catatan agar mekanisme konsolidasi tidak menimbulkan monopoli. 'Kami sudah bertemu dengan manajemen Pos Indonesia dan menyepakati prinsip kemitraan yang adil. Yang terpenting adalah transparansi dalam pembagian beban dan margin,' ujarnya dalam diskusi panel di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (9/4).

Dengan seluruh fondasi regulasi dan dukungan teknis yang mulai tertata, Pos Indonesia optimistis dapat memulai operasional konsolidator secara resmi pada Agustus 2024. Faizal menutup, 'Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah ekosistem nasional yang akan melibatkan ribuan pelaku logistik, dan Pos Indonesia siap memimpin koordinasi itu.'