PESHAWAR — Barrister Gohar Peringatkan Bahaya Pembentukan Provinsi Baru Tanpa Konsensus

Di tengah gejolak politik dan perdebatan hangat mengenai tata kelola pemerintahan di Pakistan, Ketua Sementara Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Barrister Gohar Ali Khan, menyampaikan peringatan keras terkait wacana pembentukan provinsi-provinsi baru. Berbicara kepada media di kompleks Pengadilan Tinggi Peshawar, Gohar menegaskan bahwa membagi wilayah administratif secara terburu-buru tanpa konsensus publik hanya akan memicu keretakan dalam federasi dan memperkeruh krisis nasional.

Tata Kelola Bukan Sekadar Pembagian Wilayah

Gohar menekankan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah kunci utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah, ketimbang sekadar memekarkan wilayah menjadi unit administratif baru. Menurutnya, pemekaran yang dipaksakan tanpa perencanaan matang serta tanpa persetujuan rakyat justru rentan menimbulkan kerumitan birokrasi dan ketegangan politik yang tak perlu.

"Tata kelola yang baik memang sangat dibutuhkan di setiap provinsi. Namun, pembentukan provinsi baru bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk meningkatkan kualitas tata kelola tersebut. Masih ada cara-cara lain yang lebih krusial. Keputusan ini tidak boleh diambil tergesa-gesa dan tanpa adanya konsensus bersama," ujar Barrister Gohar Ali Khan di Peshawar.

Ia menambahkan bahwa memaksakan kehendak politik melalui pemungutan suara parlemen atau amendemen konstitusi yang dipaksakan di tengah situasi yang belum stabil hanya akan merugikan masyarakat luas. "Mengambil keputusan secara gegabah, melawan kehendak rakyat, serta memaksakan agenda melalui parlemen di tengah situasi kacau hanya akan menambah beban masalah yang dihadapi masyarakat, bukan menyelesaikannya," tegasnya.

Perbandingan Pendekatan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam diskursus politik nasional Pakistan, perdebatan antara memekarkan wilayah atau membenahi sistem tata kelola yang ada menjadi perhatian utama para pakar. Berikut adalah gambaran pendekatan yang ada:

Mobilisasi Massa 27 September: Aksi Damai Tanpa Fasilitas Negara

Selain menyoroti wacana pembentukan wilayah baru, Barrister Gohar juga memaparkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang digagas PTI pada 27 September mendatang menuju Islamabad. Demonstrasi yang diberi tajuk "Aksi Keadilan" ini diklaim akan berlangsung secara damai dan tertib tanpa merusak ketertiban umum.

Gohar secara tegas menyatakan bahwa PTI tidak akan memanfaatkan fasilitas atau sumber daya milik negara sedikit pun dalam menggerakkan massa menuju ibu kota. Langkah ini diambil untuk membuktikan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebersihan etika berpolitik.

"Aksi PTI menuju Islamabad pada 27 September bukanlah aksi biasa. Tidak akan ada kekacauan, dan sumber daya negara tidak akan digunakan sama sekali. Para kader PTI akan menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang mencintai perdamaian," tambah Gohar.

Konsolidasi Barisan Oposisi

Gohar mengonfirmasi bahwa pihak PTI telah menjalin komunikasi serta mengundang berbagai partai oposisi lain untuk bergabung dalam gelombang aksi ini. Salah satu kubu politik yang diharapkan ikut merapatkan barisan adalah Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F).

Beberapa poin penting dari rencana gerakan 27 September tersebut meliputi:

• Misi Utama: Menuntut keadilan hukum, kebebasan berpendapat, dan stabilitas politik nasional.
• Sifat Pergerakan: Damai, tertib, dan terbuka bagi seluruh elemen oposisi serta masyarakat umum.
• Penggunaan Anggaran: Sepenuhnya ditanggung secara mandiri oleh internal partai tanpa menyentuh aset publik.
• Konsolidasi Oposisi: Merangkul kekuatan politik besar seperti JUI-F guna membangun penyeimbang pemerintah yang solid.

Wacana pembentukan provinsi baru serta rencana aksi jalanan pada 27 September ini menandai babak baru dinamika politik Pakistan. Sikap tegas PTI yang menolak keputusan tergesa-gesa parlemen memperlihatkan betapa pentingnya konsensus nasional dalam menjaga keutuhan federasi di tengah krisis sosial dan ekonomi.