Perlindungan Kelompok Rentan Jadi Prioritas Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kini memasuki babak baru. Tidak sekadar mengejar penyelesaian infrastruktur fisik dan perbaikan rumah warga, arah kebijakan pemulihan kali ini menempatkan perlindungan kelompok rentan sebagai salah satu pilar utama. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak penyintas dari kalangan anak-anak, perempuan, lanjut usia, serta penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut telah menimbulkan dampak berlapis, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, berbagai program pemulihan sosial terus diperkuat agar tidak ada satu pun penyintas yang tertinggal dalam proses pemulihan. Pemerintah, melalui Satgas PRR, telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026—2028. Angka ini mencerminkan keseriusan negara dalam mempercepat pemulihan lintas sektor.

"Kami tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan bahwa layanan dasar bagi kelompok rentan berjalan optimal. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial," ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima media kami.

Fokus pemulihan yang digulirkan Satgas PRR mencakup berbagai sektor vital. Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, perumahan layak huni, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga program penguatan ekonomi dan sosial masyarakat. Khusus untuk kelompok rentan, pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan terpadu. Tim di lapangan diinstruksikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan spesifik setiap kelompok, misalnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, dukungan psikososial bagi lansia dan penyintas trauma, serta fasilitas yang ramah disabilitas di hunian sementara maupun permanen.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah munculnya krisis kemanusiaan lanjutan akibat bencana yang sering kali luput dari perhatian di tengah fokus besar pada pembangunan fisik. Dengan anggaran jumbo yang digelontorkan hingga 2028 mendatang, Satgas PRR menargetkan seluruh program dapat berjalan secara paralel tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada para penyintas. Pemantauan berkala juga akan dilakukan untuk memastikan dana yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Informasi selengkapnya mengenai perkembangan program pemulihan ini dapat diakses melalui laporan Apaberita.com.