Penasihat Presiden dan Wamenkeu Bahas Pajak JHT Sambil Makan Siang

Pertemuan informal terkadang menjadi yang paling menentukan. Itulah yang terjadi di kantor Kementerian Keuangan siang itu, ketika Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyambangi Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka duduk semeja, menikmati nasi goreng dan soto ayam, sembari membahas isu yang sudah lama menjadi ganjalan bagi jutaan buruh: pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).

Latar Panjang Pajak JHT yang Dianggap Memberatkan

Pajak atas pencairan JHT telah menjadi polemik sejak aturan pencairan penuh pada usia 56 tahun diberlakukan. Saat seorang pekerja menerima dana JHT-nya, potongan pajak bisa mencapai 5–25 persen bergantung pada besar nominal dan jangka waktu kepesertaan. Serikat pekerja berulang kali menyuarakan agar JHT dibebaskan dari pajak penghasilan, mengingat dana tersebut adalah tabungan wajib di hari tua, bukan penghasilan tambahan.

Dalam obrolan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Said Iqbal menyampaikan langsung aspirasi buruh. “Kami tidak meminta hak istimewa. Kami minta keadilan. JHT adalah uang pekerja yang ditunda pengambilannya, bukan uang hasil spekulasi. Pajak atasnya harus dihapus atau setidaknya diturunkan drastis,” tegasnya.

“Pajak JHT adalah beban ganda. Pekerja sudah membayar iuran setiap bulan dari gaji yang juga sudah dipotong pajak, lalu saat cair pun dipotong lagi. Ini tidak etis,” ujar Said Iqbal, yang juga mantan Presiden Partai Buruh.

Purbaya Buka Peluang Penyesuaian Kebijakan

Wakil Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal memiliki latar belakang akademisi ekonomi, tampak mendengarkan dengan cermat. Menurut sumber di ruangan, ia mengakui bahwa desain fiskal JHT memang perlu dikaji ulang bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Purbaya tidak memberikan janji tegas, tetapi membuka ruang untuk memodelkan skema baru.

“Kita sedang hitung bersama potensi tax expenditure kalau ada relaksasi tarif untuk JHT. Semua harus diukur agar tidak mengganggu postur APBN, tetapi aspirasi buruh juga menjadi pertimbangan serius,” kata Purbaya melalui pesan singkat setelah pertemuan.

Posisi Strategis Said Iqbal dan Dinamika Istana

Sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal memiliki akses langsung ke Prabowo, tetapi mandatnya lebih pada perumusan saran strategis, bukan eksekusi kebijakan. Namun, langkahnya menemui pejabat Kemenkeu menunjukkan bahwa isu ini sedang dipanaskan menjelang perayaan Hari Buruh. Buruh berharap ada hadiah konkret berupa revisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pajak JHT.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang membutuhkan momentum positif untuk meredakan gelombang unjuk rasa. Dalam dua bulan terakhir, sedikitnya 12 demonstrasi buruh terjadi di berbagai kota, sebagian besar menyoroti pajak JHT dan upah minimum. Dengan membuka dialog dan menjanjikan kalkulasi ulang, Istana berharap tensi bisa turun sebelum 1 Mei.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa perubahan aturan perpajakan tidak bisa dilakukan secara parsial. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, mengatakan bahwa jika pajak JHT dihapus, pemerintah harus mencari kompensasi penerimaan dari sektor lain atau mengurangi pengeluaran. “Ini zero-sum game. Tapi kalau pemerintah ingin menunjukkan keberpihakan, pilihannya jelas: insentif untuk pekerja di hari tua harus prioritas,” ujarnya.

Pertemuan siang itu diakhiri tanpa kesimpulan final, tetapi dengan secangkir kopi dan komitmen untuk membentuk tim teknis gabungan. Said Iqbal optimistis bahwa hasilnya akan bisa diumumkan sebelum pertengahan tahun. Sementara itu, serikat pekerja memilih menunggu sambil tetap menyiapkan aksi damai apabila sinyal positif itu tidak berubah menjadi aturan tertulis.

Yang pasti, pertemuan makan siang ini menunjukkan bahwa isu pajak JHT kini tidak lagi hanya bergema di jalanan—ia telah menempati meja para pengambil keputusan tertinggi.