Pemprov Kepri Tetapkan UMSP 2027 untuk 13 Sektor Usaha
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 yang akan berlaku bagi pekerja di 13 sektor usaha di w...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 yang akan berlaku bagi pekerja di 13 sektor usaha di wilayah tersebut. Penetapan itu menjadi acuan pengupahan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tergolong dalam sektor-sektor yang tercantum dalam keputusan gubernur, sekaligus melengkapi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Kebijakan ini diumumkan melalui kanal resmi pemerintah provinsi dan dikutip Apaberita.com, Selasa. UMSP 2027 ditetapkan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja. Besaran upah untuk masing-masing sektor bervariasi dan tertuang dalam lampiran keputusan, dengan nilai yang secara umum berada di atas UMP.
Dasar Hukum dan Mekanisme Penetapan
Penetapan UMSP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta aturan turunannya, yang memberi ruang bagi gubernur untuk menetapkan upah minimum pada sektor usaha tertentu. Sektor yang ditetapkan dinilai memiliki karakteristik pekerjaan, tingkat risiko, atau nilai tambah yang berbeda sehingga memerlukan standar upah tersendiri.
Prosesnya dimulai dari pengumpulan data harga kebutuhan hidup layak, survei pasar, serta pembahasan bersama dewan pengupahan. Hasil kesepakatan kemudian diajukan kepada gubernur untuk ditetapkan dalam bentuk keputusan. Aturan baru itu berlaku sejak awal tahun 2027 dan wajib dijadikan dasar penyusunan struktur serta skala upah di perusahaan.
Berlaku Terbatas pada Sektor yang Dicantumkan
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa UMSP tidak menggantikan UMP. Perusahaan yang kegiatan usahanya tidak termasuk dalam 13 sektor tersebut tetap mengacu pada UMP 2027. Sebaliknya, perusahaan yang masuk dalam daftar sektor wajib menyesuaikan pembayaran upah pekerjanya sesuai batas minimal yang ditetapkan.
- UMSP 2027 ditujukan bagi 13 sektor usaha yang tercantum dalam lampiran keputusan gubernur.
- Nilai upah sektoral berada di atas UMP dan berbeda antar sektor.
- Pengusaha di sektor terkait wajib menyesuaikan struktur dan skala upah.
- Perusahaan di luar sektor yang ditetapkan tetap berpedoman pada UMP 2027.
- Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kepatuhan.
Kewajiban Pengusaha dan Pengawasan
Dinas tenaga kerja setempat menyatakan akan menyosialisasikan rincian UMSP kepada perusahaan dan serikat pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman saat penerapan. Pengusaha diminta menyesuaikan pembayaran upah paling lambat pada periode penggajian pertama tahun 2027. Keterlambatan penyesuaian berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
“UMSP ini menjadi batas minimal bagi pekerja di sektor yang sudah ditetapkan. Perusahaan wajib mematuhinya, dan kami akan melakukan pengawasan agar aturan ini berjalan efektif di lapangan,” demikian disampaikan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam keterangan yang dikutip Apaberita.com.
Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi dianjurkan melapor melalui mekanisme pengaduan resmi.
Respons Pekerja dan Pengusaha
Kalangan serikat pekerja menyambut penetapan UMSP sebagai langkah memperbaiki kesejahteraan buruh, namun meminta pengawasan diperketat, terutama di perusahaan berskala kecil dan menengah. Mereka menilai penerapan di lapangan kerap tidak sejalan dengan aturan, khususnya pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja informal.
Dari sisi pengusaha, penetapan UMSP diharapkan disertai masa penyesuaian yang wajar, mengingat kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi tekanan biaya produksi dan daya beli pasar. Asosiasi pengusaha berharap pemerintah turut mendorong iklim usaha yang kondusif agar kenaikan upah dapat diimbangi produktivitas.
Dengan penetapan ini, seluruh perusahaan di Kepulauan Riau diminta segera memeriksa status sektornya dan menyesuaikan kebijakan pengupahan internal sebelum tahun 2027 berjalan. Informasi resmi mengenai rincian nominal per sektor dapat diperoleh melalui dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota.



