Review Produk21 November 20263 dibaca

Pemprov Banten Tetapkan UMP 2027 Naik 8,77 Persen

Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau naik 8,77 persen dibandingkan tahun se...

A
Administrator
Editor Review Produk
Pemprov Banten Tetapkan UMP 2027 Naik 8,77 Persen

Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau naik 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan tersebut menjadi acuan wajib bagi seluruh perusahaan di wilayah Banten dalam menentukan upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Penetapan angka itu menempatkan Banten sebagai salah satu provinsi dengan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Besaran UMP berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten, kecuali ada ketentuan upah minimum sektoral yang lebih tinggi di bidang usaha tertentu.

Rincian Angka dan Dasar Penetapan

Angka Rp3.372.828,70 diperoleh melalui penghitungan sesuai formula pengupahan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pengupahan. Berdasarkan laporan Apaberita.com, kenaikan tahun ini berada di kisaran 8,77 persen dibandingkan UMP tahun berjalan.

  • Nilai UMP 2027: Rp3.372.828,70 per bulan.
  • Persentase kenaikan: 8,77 persen dari tahun sebelumnya.
  • Cakupan: seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
  • Berlaku: bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan dilakukan setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan serikat pekerja, serta organisasi pengusaha. Forum tersebut membahas usulan masing-masing pihak sebelum angka final ditetapkan oleh kepala daerah.

Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha

Kenaikan sebesar 8,77 persen diperkirakan menambah daya beli pekerja, terutama mereka yang berada pada lapisan upah terendah. Tambahan sekitar Rp272 ribu per bulan dinilai berarti bagi pekerja di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan manufaktur ringan yang banyak beroperasi di Banten.

Namun, dari sisi pengusaha, lonjakan tersebut menuntut penyesuaian struktur biaya. Pelaku usaha, khususnya industri padat karya dan usaha mikro kecil menengah, berharap kenaikan upah diikuti perbaikan iklim usaha, kemudahan perizinan, serta stabilitas harga bahan baku agar beban biaya tenaga kerja tidak menggerus daya saing.

"Penetapan upah minimum selalu berada di antara dua kepentingan, yaitu menjaga daya beli pekerja dan menjaga keberlanjutan usaha. Karena itu, sosialisasi dan pengawasan implementasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini," demikian dikutip dari laporan Apaberita.com.

Pengawasan dan Kepatuhan Pengusaha

Setelah ditetapkan, seluruh perusahaan di Banten wajib menyesuaikan skala upah pekerjanya paling lambat pada periode penggajian pertama tahun 2027. Dinas ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membayar di bawah ketentuan.

Pengusaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berpotensi dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pembatasan kegiatan usaha. Pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi dapat melaporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat dengan disertai bukti slip gaji dan perjanjian kerja.

Struktur Upah Tetap Diperhatikan

Pengamat ketenagakerjaan mengingatkan bahwa kenaikan UMP bukan satu-satunya indikator kesejahteraan. Struktur dan skala upah di internal perusahaan juga perlu ditata agar pekerja dengan masa kerja lebih lama dan kompetensi lebih tinggi memperoleh penghasilan yang proporsional.

Selain itu, kesenjangan antara upah minimum kabupaten/kota dan sektor formal masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah daerah diminta memastikan kebijakan pengupahan berjalan selaras dengan pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Banten.

Dengan penetapan tersebut, Banten menyusul sejumlah provinsi lain yang telah mengumumkan angka upah minimum tahun 2027. Pekerja dan pengusaha kini menanti petunjuk teknis pelaksanaan, termasuk kemungkinan penetapan upah minimum sektoral di kawasan industri strategis.

Berita Terkait