Pemprov Bali Rela PAD Turun Demi Genjot Kendaraan Listrik

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak mempermasalahkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor konvensional. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari komitmen mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di wilayahnya.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Pemprov Bali menilai transisi energi di sektor transportasi harus diutamakan meski berimplikasi pada penerimaan daerah jangka pendek.

"Kami tidak khawatir terhadap potensi penurunan PAD. Yang terpenting adalah bagaimana mendorong percepatan kendaraan listrik agar masyarakat beralih dari kendaraan konvensional," tegas pejabat Pemprov Bali dalam keterangan resminya di Denpasar.

PAD Bali Bertumpu pada Sektor Kendaraan Bermotor

Selama ini struktur PAD Bali memang bertumpu pada penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta berbagai pungutan yang melekat pada kepemilikan dan operasional kendaraan konvensional. Dominasi tersebut membuat setiap perubahan kebijakan transportasi berpotensi memengaruhi postur anggaran daerah.

Meski demikian, Pemprov Bali menyatakan telah menghitung dampak fiskal dari kebijakan tersebut. Menurut penjelasan pemerintah daerah, penurunan penerimaan dari sektor kendaraan konvensional dinilai sebanding dengan manfaat jangka panjang, terutama dari sisi kualitas udara, efisiensi energi, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar minyak.

Pemprov Bali juga menekankan bahwa transisi ini selaras dengan posisi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama. Kualitas lingkungan yang terjaga dinilai menjadi nilai tambah tersendiri bagi sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.

Dukungan Infrastruktur dan Insentif Jadi Kunci

Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah dukungan, mulai dari penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum hingga sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan infrastruktur ini dinilai penting agar kekhawatiran calon pengguna terkait jangkauan dan ketersediaan daya listrik dapat terjawab.

Selain itu, Pemprov Bali menyatakan akan menindaklanjuti berbagai insentif yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kemudahan fiskal bagi pembelian kendaraan listrik. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan di tingkat daerah.

"Kami akan menindaklanjuti kebijakan pusat dengan dukungan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat," ujar pejabat tersebut.

Pemerintah daerah juga mendorong instansi di lingkungan Pemprov Bali untuk menjadi contoh dalam penggunaan kendaraan listrik, baik untuk kendaraan operasional maupun fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Berkala

Dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, Pemprov Bali menetapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan ini. Evaluasi mencakup perkembangan jumlah kendaraan listrik, kesiapan infrastruktur pengisian daya, serta pengaruhnya terhadap penerimaan daerah.

Menurut pemerintah daerah, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk jika diperlukan penyesuaian target dan strategi. Dengan demikian, kebijakan transisi energi di sektor transportasi diharapkan tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah.

Pemprov Bali menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari komitmen yang lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan UU dan regulasi yang berlaku, seluruh pemangku kepentingan di daerah diminta bersinergi menyukseskan program kendaraan listrik nasional.

Sebagai penutup, pemerintah daerah menyatakan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka penjualan kendaraan listrik, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat menuju pola transportasi yang lebih bersih dan efisien. Bali menargetkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan transisi energi di sektor transportasi.