admin
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas strategis dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah di Tanjungpandan, Selasa (6/1/2026). Langkah ini diambil untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antarkawasan.
Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, menegaskan bahwa wilayah 3T menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal. “Kami akan fokus memperkuat kapasitas pelaku UMKM di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini menghadapi kendala geografis. Ini bagian dari komitmen pemerataan pembangunan,” ujar Bupati usai rapat.
Pemetaan Wilayah 3T dan Potensi Usaha
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Belitung, terdapat sedikitnya 17 desa yang dikategorikan sebagai daerah 3T. Wilayah ini mencakup kawasan pesisir timur, pulau-pulau kecil seperti Pulau Gersik, Pulau Lengkuas, dan sekitarnya, yang dihuni lebih dari 18.000 penduduk. Mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap, pertanian lahan kering, dan kerajinan tangan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Belitung, Drs. Andi Firmansyah, menyampaikan bahwa dari total 3.200 UMKM yang terdaftar di Belitung, sekitar 420 unit berada di kawasan 3T. “Potensi mereka sangat besar, terutama produk olahan hasil laut seperti kerupuk ikan, ikan asap, abon tongkol, serta kerajinan anyaman pandan dan batik khas Belitung. Namun, akses pasar dan permodalan masih menjadi penghambat utama,” jelasnya dalam keterangan resmi. Data Dinas menunjukkan, omzet rata-rata UMKM di wilayah 3T masih di bawah Rp5 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMKM di kawasan perkotaan yang mencapai di atas Rp25 juta.
Strategi Intervensi dan Alokasi Anggaran
Untuk menjawab tantangan itu, Pemkab Belitung menyiapkan serangkaian program terintegrasi yang tertuang dalam Rencana Aksi Pengembangan UMKM 3T 2026. Bupati Sahani Saleh menyatakan, “Kita tidak sekadar memberikan bantuan modal, tetapi membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir.”
Pada APBD 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp8,2 miliar khusus untuk pengembangan UMKM, dengan 45 persen di antaranya diarahkan ke wilayah 3T. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi 300 pelaku usaha, fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penjaminan pemerintah daerah, pembangunan dua rumah produksi bersama di Kecamatan Sijuk dan Badau, serta pendampingan sertifikasi halal, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan hak merek. Selain itu, Dinas akan menggandeng platform digital untuk pemasaran daring serta mengadakan pameran produk unggulan secara berkala.
Dampak yang Ditargetkan
Pemerintah menargetkan pertumbuhan omzet UMKM di kawasan 3T sebesar minimal 30 persen dalam dua tahun ke depan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM memproyeksikan, jika intervensi berjalan sesuai rencana, akan tercipta 600 lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil perikanan dan kerajinan. “Kami perkirakan sumbangan sektor UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Belitung dari wilayah 3T dapat meningkat dari saat ini 2,1 persen menjadi 4 persen pada 2028,” paparnya.
Indikator keberhasilan lain yang dipantau adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa-desa tersebut, mengingat keterkaitan erat antara pendapatan usaha mikro dengan akses pendidikan dan kesehatan. Bupati menambahkan, pihaknya akan membentuk tim monitoring yang melibatkan perangkat desa, pendamping UMKM, dan akademisi untuk mengevaluasi pelaksanaan program setiap triwulan.
Kolaborasi dengan Swasta dan Perguruan Tinggi
Kesuksesan program ini juga bergantung pada dukungan lintas sektor. Pemkab menggandeng PT Timah Tbk serta sejumlah perusahaan tambang pasir kuarsa yang beroperasi di Belitung untuk menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi pengembangan sentra UMKM di desa 3T. “Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti bengkel pengolahan dan gudang penyimpanan produk,” ungkap Bupati.
Selain itu, Universitas Bangka Belitung melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik akan menempatkan mahasiswa untuk mendampingi pelaku UMKM dalam hal pengemasan, pencatatan keuangan digital, dan pemasaran media sosial. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi tepat guna di kalangan pelaku usaha tradisional.
Pemkab Belitung optimistis bahwa dengan sinergi semua pihak, wilayah 3T tidak lagi menjadi beban pembangunan, melainkan sumber pertumbuhan baru yang berkeadilan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada akhir semester pertama 2026 untuk mengukur capaian awal dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
Comments (0)