Pemkab Belitung Pacu Potensi UMKM Wilayah 3T untuk Dorong Ekonomi

TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan langkah agresif untuk mengungkit kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai bagian dari strategi percepatan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah yang dipimpin langsung Bupati Belitung, Sahani Saleh, di Kantor Bupati, Selasa (14/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati Sahani menekankan bahwa wilayah 3T menyimpan potensi sumber daya lokal yang belum tergarap maksimal, mulai dari kerajinan tangan, pengolahan hasil laut, hingga produk kuliner berbasis rempah. "Kita tidak bisa lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan dan pariwisata semata. UMKM di wilayah 3T adalah jawaban untuk pemerataan ekonomi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah," ujarnya. Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung mencatat terdapat 15 desa dari total 42 desa di Belitung yang masuk kategori 3T dengan lebih dari 2.100 pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Konsolidasi Lintas Sektor

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Belitung, Yuliana Anggraeni, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yuliana memaparkan peta jalan percepatan yang mencakup tiga pilar utama: peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terstruktur, penguatan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) subsidi bunga, serta perluasan jejaring pasar digital. "Kami telah memetakan komoditas unggulan per desa. Misalnya, Desa Batu Itam dengan produk anyaman pandan, Desa Air Seruk dengan ikan asap, dan Desa Kembiri dengan batik khas Belitung. Masing-masing akan mendapat pendampingan intensif selama enam bulan ke depan," jelas Yuliana.

Ia menambahkan, Pemkab Belitung akan membentuk unit task force yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi berbasis data real-time. Tim ini terdiri dari para penyuluh koperasi, akademisi dari Universitas Bangka Belitung, dan pelaku industri kreatif yang telah berhasil menembus pasar nasional. Keterlibatan akademisi dinilai krusial untuk memastikan inovasi produk dan strategi branding yang relevan dengan selera konsumen masa kini.

Infrastruktur Digital dan Logistik

Salah satu kendala klasik yang disorot adalah keterbatasan konektivitas internet di sejumlah titik 3T. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk percepatan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di dua desa prioritas yang masih blank spot. Sahani Saleh menekankan bahwa tanpa akses digital yang memadai, para pelaku UMKM akan sulit bersaing di lokapasar yang kini menjadi tulang punggung penjualan.

"Kami menargetkan seluruh desa 3T sudah terlayani jaringan 4G pada akhir tahun 2027. Ini terintegrasi dengan program Gerakan Desa Digital yang dicanangkan pusat," kata Bupati Sahani. Di sisi logistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung menyiapkan skema konsolidasi pengiriman produk melalui kerja sama dengan perusahaan ekspedisi lokal untuk menekan ongkos kirim hingga 40 persen. Kantor pos desa juga akan dioptimalkan sebagai pusat inkubasi dan titik pengumpulan barang sebelum dikirim ke Tanjungpandan.

Pembiayaan Inklusif

Persoalan klasik yang kerap membelenggu UMKM di wilayah terpencil adalah akses modal. Menjawab tantangan itu, Pemkab Belitung menggandeng Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bangka dan perbankan nasional untuk memperluas cakupan KUR hingga ke klaster-klaster usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Plafon pinjaman disesuaikan dengan skala usaha, mulai dari Rp5 juta untuk usaha mikro hingga Rp200 juta untuk usaha kecil yang siap naik kelas. Skema tanggung renteng juga diperkenalkan agar kelompok usaha bersama dapat memperoleh pembiayaan tanpa agunan konvensional.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Febrianto Wibowo, menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM 3T masih rendah. Karena itu, setiap penerima KUR wajib mengikuti modul pelatihan keuangan dasar yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Bangka Belitung. "Kami mendapati banyak pelaku usaha yang masih mencampur uang modal dengan kebutuhan rumah tangga. Pelatihan ini memisahkan secara tegas pencatatan arus kas usaha dan pribadi, sehingga bisnis bisa berkembang dan bankable," terang Febrianto.

Dampak bagi Ekonomi Daerah

Berdasarkan kajian Bappeda Kabupaten Belitung, apabila pemberdayaan UMKM di wilayah 3T berjalan sesuai target, sektor ini diproyeksi mampu menyumbang tambahan 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2027. Angka tersebut setara dengan peningkatan produk domestik regional bruto sekitar Rp180 miliar. Selain itu, program ini diharapkan menyerap sedikitnya 3.000 tenaga kerja baru dari desa-desa yang selama ini menjadi kantong pengangguran terselubung.

Pelaku UMKM binaan di Desa Kembiri, Rosita (43), menyambut antusias program ini. "Selama ini kami hanya mengandalkan pesanan dari mulut ke mulut. Padahal motif batik kami sudah diakui sebagai motif asli Belitung. Dengan pelatihan foto produk dan cara jualan di marketplace, saya yakin pendapatan kelompok pengrajin bisa naik tiga kali lipat," ungkap Rosita saat ditemui di sela-sela pelatihan kemasan yang digelar Dinas Koperasi dan UKM. Pernyataan tersebut menegaskan urgensi pendampingan yang tidak hanya menyentuh aspek produksi, tetapi juga tata kelola bisnis modern yang menjadi kunci daya saing berkelanjutan.

Baca juga:

• Rahasia Bikin Anak PD Ngomong di Depan Umum, Gak Cuma Modal Suruh!
• Ketika Cinta Laura dan Tiara Andini Memancarkan Pesona di Pentas Mode