Pemerintah Tambah 5 Pesawat TNI AU untuk Padamkan Karhutla Kalimantan

Pemerintah menambah lima unit pesawat TNI Angkatan Udara yang diterjunkan ke Kalimantan untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengumuman itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat, 21 Agustus 2026, dalam keterangan resmi yang menyebut total 30 pesawat kini bersiaga di Kalimantan dan 22 armada udara lainnya dikerahkan mengelilingi Sumatra.

Penambahan pesawat tersebut, menurut Teddy, merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi penanganan karhutla yang digelar pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait. Keputusan itu diambil agar operasi pemadaman dari udara berjalan optimal sebelum titik api meluas ke lahan produktif maupun permukiman warga.

Penambahan Lima Pesawat untuk Kalimantan

"Keputusan menambah lima pesawat TNI AU ini ditetapkan dalam rapat koordinasi sebagai penguatan operasi udara di Kalimantan," kata Teddy dalam keterangannya, Jumat. Ia menyatakan pesawat-pesawat tambahan itu akan memperkuat tugas patroli pemantauan titik api serta operasi pengeboman air atau water bombing di kawasan yang sulit dijangkau petugas dari darat.

Menurut Teddy, Kalimantan menjadi prioritas karena luasnya lahan gambut yang rentan terbakar serta potensi kabut asap yang dapat menembus batas wilayah. "Kita tidak ingin kebakaran meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan, pelayaran, dan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Seluruh armada yang dikerahkan, lanjut Teddy, telah dipastikan dalam kondisi siap operasi. Perawatan berkala dan kesiapan kru penerbangan menjadi bagian dari pengendalian operasi agar setiap permintaan pemadaman dari posko daerah dapat dijawab dengan cepat.

Dua Puluh Dua Armada Kepung Sumatra

Selain penguatan di Kalimantan, pemerintah juga menempatkan 22 armada pesawat untuk mengepung Sumatra. "Dua puluh dua armada kami sebar di Sumatra agar setiap titik api dapat segera dipadamkan sebelum meluas," tegasnya. Sebaran armada itu mencakup provinsi-provinsi yang selama ini mencatat jumlah titik panas tinggi, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Penempatan armada di Sumatra, lanjut Teddy, dilakukan agar respons pemadaman bergerak cepat sejak awal kemunculan api. Operasi tersebut melibatkan sinergi TNI AU, TNI AD, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap armada telah memiliki jalur koordinasi dengan posko-posko daerah guna memastikan pengeboman air tepat sasaran.

Teddy menambahkan, penempatan armada akan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan titik panas yang terpantau dari satelit dan laporan lapangan. Jika satu wilayah menunjukkan penurunan signifikan, pesawat dapat dialihkan ke wilayah yang membutuhkan prioritas lebih tinggi.

Sinergi Udara, Darat, dan Penegakan Hukum

Teddy mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat mengandalkan operasi udara semata. Ia menyatakan pemadaman dari udara harus didukung patroli darat, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja membakar lahan. "Pemadaman dari udara hanyalah salah satu bagian. Pencegahan di darat dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan," demikian pernyataannya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga dilibatkan dalam penyediaan posko lapangan, sarana air, serta mobilisasi relawan. Kepala daerah diminta menindaklanjuti arahan pusat dengan membentuk tim pemadaman tingkat kabupaten dan kota agar titik api dapat ditangani sejak dini sebelum membutuhkan bantuan udara.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, potensi karhutla pada musim kemarau tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta mempercepat kesiapan personel dan peralatan. Fraksi-fraksi di DPR juga diharapkan mendukung penganggaran operasi penanganan karhutla agar upaya pemadaman berjalan berkelanjutan hingga musim hujan tiba.

Teddy memastikan seluruh operasi udara dilakukan sesuai protokol keselamatan penerbangan dan prosedur tetap yang berlaku. Pemerintah, ujarnya, akan terus memantau perkembangan titik api dari waktu ke waktu dan menyesuaikan penempatan armada berdasarkan kebutuhan di lapangan. Masyarakat diimbau aktif melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas setempat.

"Kami meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Laporkan setiap titik api yang terlihat agar tim di lapangan segera bertindak," tutupnya.