Pemerintah Akselerasi Kapasitas Pusat Data Nasional Capai 1,5 Gigawatt

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mempercepat ekspansi infrastruktur komputasi awan nasional dengan proyeksi penambahan kapasitas daya hingga 1,5 gigawatt (GW) dalam waktu dekat. Kebijakan strategis ini diarahkan guna merespons lonjakan permintaan global terhadap pusat data dan ekosistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pusat keunggulan ekonomi digital regional.

Hingga kuartal berjalan, kapasitas fasilitas pusat data yang telah beroperasi di tanah air berada pada kisaran 800 megawatt (MW) atau setara 0,8 GW. Menko Airlangga menyatakan bahwa momentum pertumbuhan industri teknologi tinggi ini memiliki jendela peluang yang sangat krusial dalam rentang waktu tiga hingga empat tahun ke depan, di mana berbagai negara di dunia kini tengah bersaing ketat memperebutkan arus modal infrastruktur digital.

"Data center ini adalah industri yang momentumnya 3-4 tahun ke depan. Seluruh negara sedang berlomba-lomba," ujar Menko Airlangga dalam paparannya pada agenda seminar ekonomi nasional di Jakarta.

Komitmen Pasokan Listrik Hijau dan Transmisi Nasional

Guna menjamin keberlanjutan operasional pusat data skala raksasa, pemerintah telah merumuskan peta jalan pembangunan transmisi listrik hijau sepanjang 47.758 kilometer yang ditargetkan tuntas dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Langkah terintegrasi tersebut merupakan bentuk keputusan strategis negara untuk menindaklanjuti prasyarat ketat para investor multinasional yang menuntut penggunaan sumber energi ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah.

Arah kebijakan ketenagalistrikan ini telah disahkan pemerintah dengan berpijak berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta regulasi ketenagalistrikan yang berlaku. Di tataran parlemen, seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendorong percepatan bauran energi baru terbarukan agar mampu menopang industrialisasi digital tanpa membebani neraca lingkungan hidup.

Dukungan penyediaan energi hijau tersebut turut diperkuat oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Anggota DEN Satya Widya Yudha menyatakan dalam Sidang Pleno berkala bahwa Indonesia mempunyai keunggulan komparatif mutlak dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, tidak semata pada pasokan listrik terbarukan yang andal, melainkan juga kelimpahan sumber daya air yang menjadi komponen krusial dalam sistem pendinginan peladen (*cooling system*).

"Indonesia sangat cocok menjadi pusat data center karena sumber daya yang andal dan berkelanjutan. Ketersediaan listrik hijau dan air sangat vital untuk pendinginan fasilitas komputasi berintensitas tinggi," jelas Satya Widya Yudha.

Perluasan Kawasan Industri Batam, Karawang, dan Bekasi

Secara spasial, penanaman modal pada sektor pusat data komputasi skala besar (*hyperscale data center*) telah ditetapkan menyasar sejumlah simpul pertumbuhan strategis. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park di Batam, Kepulauan Riau, menjadi salah satu sentra utama yang mencatat serapan pasar signifikan. Kendati proses konstruksi fisik masih berjalan, seluruh alokasi kapasitas daya yang disediakan pada kawasan tersebut dilaporkan telah habis terpesan oleh korporasi teknologi global.

Selain wilayah Batam, koridor industri Karawang dan Bekasi di Jawa Barat secara resmi diarahkan menjadi episentrum baru penempatan klaster pusat data modern. Koordinasi pengawasan realisasi komitmen investasi terus dilakukan bersama kementerian teknis guna memastikan kapasitas ekspansi tambahan sebesar 1,5 GW dapat segera terserap oleh pasar industri dalam negeri maupun internasional secara terukur.

"Kali ini kapasitas kita sekitar 800 megawatt, dan diperkirakan akan bertambah setara dengan 1,5 gigawatt dalam waktu dekat seiring proyek-proyek baru yang masuk pemantauan investasi," kata Airlangga menerangkan perkembangan kapasitas nasional.

Integrasi Kerangka Ekonomi Digital ASEAN Menuju 2030

Pembangunan infrastruktur data berskala masif tersebut diposisikan sebagai fondasi penopang nilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini telah mencapai valuasi USD 100 miliar. Skala nilai ekonomi ini diproyeksikan melesat tajam pasca-penandatanganan *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang dijadwalkan bakal disepakati para kepala negara anggota perhimpunan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN mendatang.

Pemerintah memproyeksikan pemberlakuan DEFA akan meningkatkan total transaksi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dari posisi normal sebesar USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun. Dari total potensi tersebut, Indonesia ditargetkan mampu menguasai ceruk pasar dominan dengan nilai transaksi mencapai USD 400 miliar hingga USD 600 miliar pada tahun 2030 mendatang.

"Negara ASEAN yang business as usual ekonomi digitalnya USD 1 triliun akan meningkat menjadi USD 2 triliun. Artinya Indonesia berpeluang mengamankan USD 400 sampai 600 miliar sampai tahun 2030, dan prasyarat utamanya seluruh energi operasional berbasis energi hijau," tegas Menko Perekonomian.

Guna menjamin keterpaduan eksekusi di lapangan, pemerintah dalam rapat berkala dan Rapat Koordinasi lintas kementerian menginstruksikan percepatan sinkronisasi perizinan, integrasi transmisi PLN, serta penyediaan fasilitas perpajakan. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu mengukuhkan kedaulatan data nasional sekaligus memenangkan kompetisi arus modal teknologi di panggung regional.