Pascabentrok Warga, Sekolah Menteng Berlakukan PJJ

JAKARTA — Sebuah lembaga pendidikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara penuh terhitung Kamis (13/6/2026). Keputusan diambil setelah terjadinya bentrokan antarwarga yang melibatkan dua kelompok di sekitar Jalan Kaliurang pada Rabu malam (12/6/2026), tepat sehari sebelumnya.

Kepala SDIT Menteng Karya, Drs. H. Mulyadi, M.Pd., menegaskan bahwa langkah tersebut bersifat darurat dan dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 045/SDIT-MK/VI/2026 yang ditandatangani pada pukul 06.30 WIB pagi tadi. “Keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan adalah prioritas utama. Setelah berkoordinasi dengan komite sekolah dan aparat keamanan setempat, kami memutuskan untuk memberlakukan PJJ hingga situasi benar-benar kondusif,” ujarnya saat dihubungi awak media.

Kronologi dan Skala Bentrokan

Bentrok yang terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.15 WIB itu diduga dipicu oleh sengketa lahan yang telah berlarut antara dua kelompok warga di RT 03 dan RT 05, Kelurahan Menteng. Kapolsek Metro Menteng, AKBP Drs. Bambang Setiawan, menyatakan bahwa sedikitnya 80 orang terlibat dalam aksi saling lempar batu dan pembakaran ban bekas di persimpangan Jalan Kaliurang dan Jalan Cokroaminoto. “Kami menerjunkan tiga peleton personel dari Brimob Polda Metro Jaya dan berhasil mengamankan lokasi pada pukul 01.00 WIB. Tujuh orang mengalami luka ringan, dan tiga di antaranya harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” jelas Bambang dalam keterangan resminya. Meski tidak ada korban jiwa, kondisi itu memaksa aparat menutup akses jalan di sekitar lokasi hingga Kamis pagi.

Dampak pada Aktivitas Pendidikan

SDIT Menteng Karya yang beralamat di Jl. Kaliurang Nomor 14A, berbatasan langsung dengan titik episentrum bentrokan, menjadi lembaga pertama yang secara resmi menghentikan pembelajaran tatap muka. Sekolah dengan 437 peserta didik dan 28 tenaga pengajar itu mengalihkan seluruh kegiatan ke platform daring. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, setidaknya tiga sekolah lain di radius satu kilometer—termasuk SMPN 75 Jakarta dan TK Kartika X-2—turut meningkatkan kewaspadaan, meskipun belum menerapkan PJJ penuh. “Kami sudah menginstruksikan seluruh kepala sekolah di wilayah Menteng untuk melakukan asesmen keamanan secara mandiri dan berkoordinasi dengan Polsek. Jika ada potensi gangguan, penutupan sementara diperbolehkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Pd., melalui sambungan telepon.

Bagi SDIT Menteng Karya, pembelajaran daring akan berlangsung selama minimal tiga hari ke depan dan akan dievaluasi setiap 24 jam. Metode yang digunakan tidak sekadar pemberian tugas melalui grup pesan instan, melainkan sesi live teaching melalui platform sekolah yang terintegrasi. “Kami menerjunkan tim TI untuk memastikan kehadiran siswa daring mencapai 100 persen. Ada juga layanan konseling daring bagi siswa yang merasa cemas akibat kejadian semalam,” tambah Mulyadi.

Respon Pemangku Kepentingan

Ketua Komite SDIT Menteng Karya, Ir. H. Fahrudin Alamsyah, mengapresiasi kecepatan pihak sekolah, namun juga menyoroti dampak psikologis pada anak-anak. “Beberapa orang tua melaporkan anak mereka menangis mendengar suara letusan petasan atau bansos yang mirip dengan suara bentrokan. Kami berharap ada intervensi dari psikolog pendidikan,” ujarnya. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Rhenald Kasali, menilai bahwa bentrokan sporadis semacam ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim pendidikan di perkotaan. “Trauma pada anak-anak tidak hanya bersifat sesaat, tetapi bisa memengaruhi performa akademik dan kepercayaan mereka terhadap ruang publik. Sekolah-sekolah di daerah rawan perlu memiliki protokol keamanan yang tidak hanya reaktif, tapi juga preventif,” tegasnya dalam wawancara terpisah.

Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat, Drs. H. Margani, M.Si., mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar segera melaporkan setiap insiden yang berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar. “Kami tidak ingin kejadian serupa memutus rantai pembelajaran. Hari ini saya sudah menerima tiga laporan resmi dari kepala sekolah yang membutuhkan pengamanan tambahan,” ungkap Margani. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Polda Metro Jaya agar menambah personel patroli di sekitar kompleks sekolah pada jam masuk dan pulang.

Kejadian di Menteng ini memperpanjang daftar bentrokan antarwarga yang berdampak pada sektor pendidikan. Data dari Polda Metro Jaya mencatat, sepanjang 2025 setidaknya ada empat insiden serupa di Jakarta yang menyebabkan penutupan sekolah sementara, dengan total waktu belajar yang hilang mencapai 15 hari. Dengan diterapkannya PJJ di SDIT Menteng Karya, para pemangku kepentingan berharap agar mediasi antarwarga yang dijadwalkan pada Jumat (14/6/2026) di kantor kelurahan setempat dapat menghasilkan kesepakatan damai, sehingga tidak ada lagi lembar sekolah yang terpaksa ditutup akibat konflik horizontal.