PARIS — Tokoh Liberal Prancis Tegaskan Kedaulatan Rakyat Harus Dibatasi

Di tengah gelombang populisme yang kian memanas di panggung politik Eropa, perdebatan mendasar mengenai batasan kekuasaan mayoritas kembali mengemuka di Prancis. Mantan Menteri Liberal Prancis, Alain Madelin, bersama pengacara tersohor Jean-Philippe Feldman, melontarkan kritik tajam terhadap retorika para politisi populisme yang mengatasnamakan kehendak rakyat untuk menerabas prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Kritik pedas ini disampaikan melalui sebuah tulisan opini mendalam yang diterbitkan oleh surat kabar terkemuka Prancis, Le Monde. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons langsung atas serangan berulang terhadap Etat de droit (negara hukum) yang dilancarkan oleh Bruno Retailleau, kandidat presiden dari partai sayap kanan-tengah, Les Républicains.

Ancaman Tirani Mayoritas atas Hak Individu

Madelin dan Feldman menegaskan bahwa klaim kemenangan elektoral atau dukungan mayoritas tidak serta-merta memberikan legitimasi moral maupun legal untuk merampas hak-hak dasar manusia. Menurut mereka, gagasan bahwa kehendak rakyat bersifat mutlak adalah pandangan keliru yang dapat menjerumuskan negara ke dalam benteng otoriterisme berwajah demokrasi.

“Tidak ada satu pun hal yang memberi wewenang kepada rakyat untuk menginjak-injak hak-hak paling sakral dari setiap individu,” tegas mereka dalam tulisan bersama tersebut.

Kedua tokoh tersebut menggarisbawahi bahwa kedaulatan rakyat dapat dan harus dibatasi demi menjaga kebebasan individu. Dalam pandangan liberalisme klasik, fungsi utama konstitusi dan lembaga peradilan adalah melindungi kelompok minoritas dan warga negara secara perorangan dari kesewenang-wenangan penguasa yang mengatasnamakan suara terbanyak.

Analisis Perbandingan: Populisme vs Negara Hukum Liberal

Untuk memahami jurang pemisah antara retorika politik populisme dan prinsip negara hukum liberal, tabel berikut merangkum perbedaan esensial dari kedua sudut pandang tersebut:

Tantangan Konstitusional di Panggung Politik Prancis

Perselisihan ini mencerminkan kecenderungan politik yang semakin mengkhawatirkan di seluruh Eropa, di mana para pemimpin politik makin sering mempertanyakan keputusan pengadilan konstitusional dan pakta hak asasi manusia internasional. Serangan Bruno Retailleau terhadap kerangka hukum yang ada dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk meraih simpati pemilih yang frustrasi dengan lambatnya birokrasi penegakan hukum.

Namun, Madelin dan Feldman mengingatkan bahwa meruntuhkan pilar negara hukum demi efisiensi politik jangka pendek adalah langkah yang sangat berbahaya. “Demokrasi sejati bukanlah sekadar aturan suara terbanyak, melainkan sebuah sistem yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali,” pungkas mereka.

Dengan bergulirnya tahapan pemilihan presiden, isu mengenai sejauh mana kekuasaan pemerintah dapat dibatasi oleh hukum dipastikan akan terus menjadi perdebatan hangat di kalangan publik dan pakar hukum Prancis.