rizky-amelia
PARIS, Apaberita.com — Isu keamanan siber kini telah bergeser dari sekadar gangguan teknis sistem informasi menjadi ancaman serius bagi kebijakan publik dan fondasi demokrasi. Deputi Direktur Jenderal Metropolitan Rennes sekaligus pendiri lembaga pemikir Le Sens du service public, Johan Theuret, memperingatkan bahwa gelombang serangan siber yang menimpa instansi pemerintah berisiko merusak hubungan mendasar antara warga negara dan administrasi publik.
Dalam pandangannya yang dipublikasikan melalui media terkemuka Prancis, Le Monde, Theuret menyoroti situasi paradoks yang dihadapi publik saat ini. Setiap kali terjadi peretasan atau kebocoran data di lembaga pemerintah, prasangka masyarakat akan semakin menguat bahwa negara terus menuntut penyerahan data pribadi tanpa mampu memberikan perlindungan yang memadai.
Keamanan Siber Sebagai Kerangka Kebijakan Publik Baru
Selama ini, keamanan siber sering kali dianggap sebagai urusan internal departemen teknologi informasi (TI). Namun, Theuret menegaskan bahwa peretasan terhadap infrastruktur publik—seperti rumah sakit, balai kota, dan sistem perpajakan—memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas. Kerentanan sistem digital pemerintah bukan lagi sebatas kerugian finansial, melainkan kerugian legitimasi politik.
"Setiap serangan siber memperkuat gagasan bahwa pihak administrasi meminta banyak hal dari warga negara tanpa memberikan perlindungan yang cukup," ujar Johan Theuret dalam analisanya.
Kronologi Pergeseran Risiko: Dari Gangguan Teknis ke Krisis Kepercayaan
Perkembangan digitalisasi sektor publik dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola pergeseran risiko yang signifikan. Berikut adalah tahapan evolusi bagaimana kerentanan siber bertransformasi menjadi masalah kebijakan publik:
- Masifnya Digitalisasi Layanan (2015–2020): Pemerintah di berbagai negara menggenjot digitalisasi untuk efisiensi, mewajibkan warga mengunggah data sensitif mulai dari identitas resmi, rekam medis, hingga riwayat finansial.
- Eskalasi Serangan Ransomware (2021–2023): Peretas mulai memprioritaskan instansi publik sebagai sasaran empuk karena lemahnya benteng pertahanan digital dibandingkan sektor swasta. Lebih dari 60% lembaga lokal melaporkan ancaman siber yang meningkat pesat.
- Erosi Kepercayaan Publik (2024–Sekarang): Kebocoran data yang berulang menciptakan persepsi bahwa pemerintah gagal menjalankan kewajiban dasarnya dalam melindungi hak-hak digital warga negara.
Perbandingan Paradigma Keamanan Siber Sektor Publik
Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah dinilai perlu mengubah cara pandang terhadap pengelolaan risiko siber secara fundamental dari pendekatan teknis murni menjadi pendekatan pelayanan publik:
| Indikator | Paradigma Lama (Teknis-Sentris) | Paradigma Baru (Kebijakan Publik) |
|---|---|---|
| Fokus Utama | Perlindungan server dan infrastruktur IT | Perlindungan hak warga dan kepercayaan publik |
| Penanggung Jawab | Tim IT dan Vendor Keamanan | Kepala Daerah dan Pemimpin Eksekutif |
| Dampak Kegagalan | Downtime sistem dan biaya perbaikan | Krisis legitimasi dan retaknya kontrak sosial |
Implikasi Strategis Bagi Tata Kelola Pemerintahan
Ancaman peretasan yang terus berlanjut berpotensi memicu skeptisisme publik terhadap program-program digitalisasi masa depan. Ketika warga kehilangan kepercayaan, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan publik—termasuk pelaporan pajak digital dan penggunaan identitas digital resmi—dapat menurun secara drastis.
Para ahli menilai bahwa perlindungan data harus ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi dan pelayanan publik primer. Negara tidak boleh hanya memposisikan diri sebagai pengumpul data, melainkan sebagai benteng pertahanan utama data pribadi warganya. Investasi dalam keamanan siber tidak boleh lagi dipandang sebagai beban anggaran semata, melainkan sebagai bentuk komitmen moral dan politik pemerintah kepada rakyatnya.
Comments (0)