Pakar: Reshuffle Kabinet Opsi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jakarta, Apaberita — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pemerintah perlu merespons hasil survei publik yang menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap kinerja kabinet. Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/12/2025), Adi menyatakan bahwa reshuffle kabinet dapat menjadi opsi strategis untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Berdasarkan hasil survei yang beredar, ada indikasi penurunan kepuasan publik terhadap sejumlah kementerian. Pemerintah perlu menindaklanjuti hal ini dengan langkah konkret, salah satunya melalui reshuffle," ujar Adi saat dihubungi Apaberita.

Evaluasi Kinerja Menteri

Adi menjelaskan bahwa reshuffle bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh berdasarkan konstitusi untuk melakukan perombakan kabinet. "Dalam sistem presidensial, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap capaian setiap kementerian," kata Adi.

Lebih lanjut, Adi menyoroti sejumlah sektor yang dinilai kurang optimal, seperti ekonomi, ketenagakerjaan, dan penegakan hukum. Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya mencapai 4,9 persen, di bawah target 5,2 persen. "Angka ini menjadi sinyal bahwa beberapa program prioritas belum berjalan sesuai harapan," tambahnya.

Respon Publik dan Harapan

Survei yang dirilis sejumlah lembaga pada awal Desember 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet berada di angka 58,7 persen, turun 6,3 poin dibandingkan survei sebelumnya. Adi menilai penurunan ini harus direspons cepat oleh istana. "Publik menunggu langkah nyata. Jika tidak, kepercayaan bisa terus merosot dan berdampak pada elektabilitas pemerintah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa reshuffle harus dilakukan secara selektif, tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik, tetapi juga kompetensi. "Jangan sampai reshuffle justru memicu gejolak baru. Pilih menteri yang benar-benar mampu menjalankan program prioritas, bukan sekadar bagi-bagi kursi," tegas Adi.

Langkah Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi terkait wacana reshuffle. Namun, sumber internal Partai Gerindra menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Sekretaris Kabinet untuk menyiapkan data evaluasi kinerja seluruh menteri hingga akhir Desember 2025. "Presiden ingin memastikan setiap keputusan berdasarkan data, bukan asumsi," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Presiden pada Jumat (12/12/2025), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi dan penguatan daya beli masyarakat. Ia juga meminta para menteri untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. "Saya akan mengevaluasi secara berkala. Jika ada yang tidak mampu, saya tidak akan ragu mengambil keputusan," kata Presiden dalam sambutannya.

Spekulasi di Publik

Wacana reshuffle ini memicu spekulasi di kalangan politikus dan pengamat. Sejumlah nama disebut-sebut akan masuk atau keluar kabinet, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, Adi mengingatkan agar publik tidak mudah percaya pada isu yang belum tentu akurat. "Fokus pada kinerja, bukan pada nama. Reshuffle adalah alat, bukan tujuan," pungkasnya.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, keputusan Presiden Prabowo dalam waktu dekat akan menjadi sorotan utama. Apakah reshuffle akan menjadi jawaban untuk memulihkan kepercayaan publik, atau justru memicu kontroversi baru? Publik menunggu dengan penuh harap.