Pakar Hukum Dukung Kortas Tipikor Usut Tuntas Skandal Korupsi Batu Bara

JAKARTA — Apaberita.com memberitakan, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri untuk mengusut tuntas dugaan skandal korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menyebabkan krisis listrik atau blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Dukungan ini disampaikan Feri kepada media kami pada Selasa (7/7/2026).

Menurut Feri, pengusutan yang dilakukan Kortas Tipikor harus didorong agar seluruh modus dan aktor di balik skandal besar ini bisa terungkap. Ia menekankan, publik tidak boleh dibiarkan terus-menerus dirugikan oleh praktik korupsi yang sistemik dan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.

"Tentu saja upaya Polri perlu didukung ya untuk mengungkap skandal blackout ini dan permainannya seperti apa," ujar Feri kepada wartawan.

Feri menjelaskan, kasus ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan menyangkut kelangsungan pasokan energi yang vital bagi masyarakat dan roda perekonomian. Oleh karena itu, transparansi dan ketegasan dalam proses hukum menjadi sangat penting agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin pulih.

Senada dengan Feri, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyampaikan dukungan penuh kepada Kortas Tipikor untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan perkara ini. Dukungan tersebut dinilai sebagai sinyal positif bahwa elemen masyarakat sipil dan akademisi memiliki perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya batu bara.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Apaberita.com, skandal ini bermula dari dugaan tidak terpenuhinya kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah pembangkit listrik di Sumatera dan kawasan lain. Akibatnya, terjadi pemadaman bergilir yang melumpuhkan aktivitas warga dan industri.

Kortas Tipikor Polri saat ini tengah mendalami sejumlah pihak yang diduga bertanggung jawab, baik dari kalangan korporasi maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan tata niaga batu bara. Feri berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi dan Kortas Tipikor mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang telah menjadi korban dari dugaan praktik curang tersebut.

Apaberita.com akan terus memantau perkembangan pengusutan skandal korupsi batu bara ini dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca.