Operator Minta Tarif Registrasi SIM Card Baru di Bawah Rp1.000

Rencana penerapan biaya registrasi SIM card baru sebesar Rp3.000 per aktivasi mendapat penolakan dari kalangan operator seluler. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menegaskan tengah menghitung ulang struktur biaya, sambil mendorong agar tarif yang dibebankan ke konsumen bisa ditekan di bawah Rp1.000. Usulan ini muncul di tengah uji coba sistem registrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biometrik yang segera berlaku nasional.

Ketua Umum ATSI, dalam diskusi tertutup dengan regulator pekan lalu, menyampaikan, "Kami memahami perlunya biaya untuk menjaga keamanan data dan operasional sistem. Tapi masyarakat jangan sampai terbebani. Idealnya di bawah Rp1.000, atau bahkan gratis untuk segmen tertentu." Sikap ini segera menuai beragam reaksi, terutama karena pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih mengkaji batas atas dan bawah tarif yang wajar.

Argumentasi Operator Seluler

Beberapa alasan utama yang dikemukakan operator adalah:

• Dampak pada penetrasi pengguna baru: Biaya registrasi tambahan dikhawatirkan menurunkan minat masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengaktifkan SIM card baru, terutama di daerah pedesaan dan pelanggan prabayar yang jumlahnya mencapai 90 persen dari total pengguna seluler.
• Beban biaya operasional yang bisa dialihkan: Operator sudah menggelontorkan investasi besar untuk membangun infrastruktur biometrik dan integrasi data kependudukan. Menambah beban ke pelanggan bisa berbalik secara kompetitif, apalagi di tengah persaingan harga paket data yang ketat.
• Alternatif skema subsidi: Beberapa anggota ATSI mengusulkan agar biaya registrasi "dibundling" dengan paket perdana atau disubsidi lewat biaya interkoneksi, sehingga konsumen akhir tetap merasakan tarif nol rupiah.

Skema Registrasi Biometrik dan NIK

Sesuai revisi Peraturan Menteri Kominfo, seluruh kartu perdana baru wajib didaftarkan melalui verifikasi data kependudukan elektronik yang terhubung langsung ke Ditjen Dukcapil. Selain NIK, operator diwajibkan mengambil sampel biometrik—berupa foto wajah dan pemindaian sidik jari—untuk memastikan bahwa pemilik kartu adalah individu yang sah. Tujuannya: menekan nomor ilegal, penipuan daring, dan praktik jual beli kartu perdana tanpa identitas jelas.

Di balik tujuan mulia itu, muncul biaya baru. Setiap kali transaksi perekaman biometrik, operator harus membayar layanan verifikasi ke lembaga penyedia identitas digital, serta menanggung investasi perangkat pemindai khusus di konter-konter resmi dan gerai mitra. Total biaya yang muncul per aktivasi, menurut simulasi sementara, menyentuh angka Rp2.500–Rp3.000. Angka inilah yang semula diusulkan sebagai tarif dasar, tetapi menuai resistensi.

Dampak Bagi Konsumen dan Industri

Jika akhirnya tarif ditetapkan Rp3.000, seorang pengguna yang membeli paket perdana seharga Rp10.000 harus merogoh kocek Rp13.000. Selisih itu mungkin kecil bagi sebagian kalangan, tetapi bisa menjadi penghalang bagi segmen ultra-mikro yang mengandalkan kartu murah untuk akses internet dasar. Di sisi lain, operator mengingatkan bahwa penurunan gross add (penambahan pelanggan baru) akan mempengaruhi pendapatan jangka panjang, terutama dari layanan data dan digital.

Pengamat telekomunikasi dari Lembaga Studi Digital Indonesia, Diah Pratiwi, menilai, “Ini dilema klasik antara kebutuhan keamanan dan inklusi digital. Solusinya bukan sekadar angka tarif, melainkan efisiensi di rantai verifikasi. Jika biaya back-end bisa ditekan, tarif ke konsumen otomatis rendah.”

Saat ini, Kominfo masih membuka ruang diskusi dengan ATSI dan Dukcapil. Keputusan final tarif diharapkan rampung sebelum uji coba nasional dimulai pada kuartal berikutnya. Yang jelas, operator berharap angka di bawah Rp1.000 bisa menjadi kompromi yang menjaga keamanan sekaligus keramahan dompet pelanggan.