Nawaz Sharif Rakor Formasi Pemerintahan AJK, Pejabat Comstech Dinyatakan Bersalah

LAHORE/MUZAFFARABAD/ISLAMABAD — Dua peristiwa politik besar mencuri perhatian publik Pakistan dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, Presiden Partai Muslim League-Nawaz (PML-N) Nawaz Sharif memimpin serangkaian rapat konsultasi untuk menentukan formasi pemerintahan Azad Jammu and Kashmir (AJK). Di sisi lain, sebuah komite penyelidikan yang dibentuk atas instruksi Presiden Asif Ali Zardari menyatakan pejabat tertinggi Comstech, Dr Iqbal Choudhry, bersalah atas sejumlah dugaan pelanggaran serius.

Nawaz Sharif Pimpin Rapat Konsultasi Formasi Pemerintahan AJK

Rapat konsultasi yang dipimpin langsung oleh Nawaz Sharif itu membahas calon-calon kuat untuk menduduki kursi perdana menteri AJK, sekaligus menuntaskan strategi partai menjelang pemilihan tujuh kursi tercadang di Legislatif AJK. Menurut sejumlah sumber partai, dua nama paling menonjol yang dipertimbangkan adalah Shah Ghulam Qadir dan Tariq Farooq. Salah satu dari keduanya diyakini akan dinominasikan sebagai kandidat resmi partai untuk jabatan perdana menteri wilayah tersebut.

Selain urusan formasi pemerintahan, forum itu juga menelaah situasi politik nasional secara keseluruhan, termasuk kondisi kesehatan pendiri Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran Khan serta sejumlah putusan terbaru Mahkamah Agung Pakistan yang dinilai berdampak pada lanskap politik negara.

"Salah satu dari kedua tokoh besar PML-N di AJK kemungkinan besar akan dinominasikan sebagai kandidat perdana menteri," ujar salah satu sumber partai.

Kronologi Peristiwa

1. Pimpinan PML-N menggelar beberapa putaran konsultasi internal mengenai formasi pemerintahan AJK sebagai bagian dari upaya mengkonsolidasikan strategi politik di kawasan tersebut.
2. Nawaz Sharif memimpin rapat partai yang membahas kandidat perdana menteri AJK, strategi politik ke depan, kondisi kesehatan Imran Khan, dan putusan-putusan terbaru Mahkamah Agung.
3. Faksi parlemen PML-N di AJK bertemu guna memfinalisasi strategi pemilihan tujuh kursi tercadang di Legislatif AJK.
4. Rapat faksi dipimpin Presiden PML-N AJK Shah Ghulam Qadir dan dihadiri Menteri Urusan Parlemen Federal Tariq Fazal Chaudhry serta Senator Anusha Rahman.
5. Legislatif AJK bersidang untuk pemilihan lima kursi tercadang perempuan dengan enam kandidat yang saling bersaing.

Enam Kandidat Perebut Lima Kursi Perempuan

Di ranah legislatif, kompetisi juga memanas. Sebanyak enam kandidat bertarung memperebutkan lima kursi tercadang perempuan di Legislatif AJK. Sidang legislatif digelar untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai mekanisme yang telah difinalisasi oleh faksi parlemen PML-N setempat.

Kehadiran pejabat federal seperti Tariq Fazal Chaudhry dan Senator Anusha Rahman dalam rapat finalisasi strategi menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap stabilitas politik AJK. PML-N dipandang tengah berupaya memperkuat posisinya di wilayah tersebut menjelang dinamika politik yang lebih luas di Pakistan.

Komite Penyelidik Tetapkan Pejabat Comstech Bersalah

Beralih ke Islamabad, komite penyelidikan yang dibentuk atas perintah Presiden Zardari menyatakan Koordinator Jenderal Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation (Comstech) — badan ilmiah milik Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) — Dr Iqbal Choudhry, bersalah atas berbagai dakwaan pelanggaran.

Berdasarkan laporan penyelidikan yang dilihat Dawn, Dr Choudhry didakwa melakukan irregularitas keuangan, melanggar perintah eksekutif, serta tidak patuh terhadap amanat pengadilan. Komite bahkan menilai kegagalan sang pejabat melaksanakan instruksi presiden sebagai bentuk misconduct atau pelanggaran tugas.

Komite tersebut diketuai Kanselor Universitas Ziauddin, Dr Asim Hussain. Anggotanya meliputi Ketua Pakistan Council of Scientific and Industrial Research (PCSIR) Dr Syed Hussain Abidi, Sekretaris Kementerian Sains dan Teknologi Shahid Iqbal Baloch, serta Chief Finance and Accounts Officer Muhammad Saeedullah Yousafzai.

Jejak Pengangkatan dan Status Kelembagaan Comstech

Laporan itu mencatat Dr Choudhry pertama kali diangkat oleh mantan presiden Arif Alvi pada 2020, saat era pemerintahan PTI, lalu diangkat kembali oleh Presiden Zardari untuk masa jabatan empat tahun pada Oktober 2024. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (3) statuta Comstech, Presiden Pakistan merupakan otoritas pengangkat bagi jabatan koordinator jenderal lembaga tersebut.

Comstech sendiri didirikan pada Januari 1981 dalam KTT Islam Ketiga di Makkah, Arab Saudi. Berkantor pusat di Islamabad, lembaga ini bertujuan mendorong kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset antarnegara anggota OKI.

Choudhry Bantah, Sebut Penyelidikan Sepihak

Meski demikian, Dr Choudhry tetap menunjukkan sikap keras kepala. Ia mempersoalkan legalitas proses hukum yang menimpanya dan menyebut penyelidikan itu "satu pihak" atau one-sided. Ia bahkan menuduh bahwa kepresidenan telah "disalahgunakan" dalam proses tersebut.

"Ini penyelidikan sepihak. Kepresidenan telah disalahgunakan," tegas pejabat yang menjabat sejak era pemerintahan PTI itu.

Hingga kabar ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai nasib jabatan Dr Choudhry pasca-temuan komite. Sementara itu, di AJK, nama kandidat final perdana menteri dari PML-N masih menunggu pengumuman resmi partai. Kedua perkembangan ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik dan media Pakistan dalam waktu dekat, mengingat keduanya menyentuh dinamika kekuasaan di tingkat regional maupun kelembagaan internasional Islam.