Mukomuko Kejar Dana Pusat Perbaiki Irigasi demi Ketahanan Pangan

MUKOMUKO, Apaberita.com — Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tengah gencar memburu alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai perbaikan jaringan irigasi di wilayahnya. Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alasan utama pemerintah daerah mengarahkan bidikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa dukungan dana pusat, rehabilitasi jaringan irigasi yang menjangkau ribuan hektare lahan sawah produktif di Mukomuko dipastikan sulit terrealisasi dalam waktu dekat.

Kondisi Irigasi di Mukomuko Memprihatinkan

Sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko memiliki hamparan sawah yang luas dan menjadi andalan produksi padi regional. Namun, kondisi infrastruktur irigasi di sejumlah kecamatan dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius.

Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain sedimentasi saluran primer dan sekunder, kebocoran pada dinding saluran, hingga pintu air yang tidak lagi berfungsi optimal. Akibatnya, pasokan air ke lahan persawahan menjadi tidak merata, terutama pada musim kemarau.

Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas petani. Sebagian lahan yang seharusnya bisa ditanami dua hingga tiga kali dalam setahun, terpaksa hanya mampu menghasilkan satu kali panen karena keterbatasan ketersediaan air.

Langkah Strategis Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menempuh sejumlah langkah konkret. Berikut rangkaian upaya yang telah dan akan dilakukan:

1. Pendataan menyeluruh terhadap seluruh jaringan irigasi yang rusak, baik saluran primer, sekunder, maupun tersier di seluruh kecamatan.
2. Penyusunan proposal dan dokumen perencanaan teknis untuk diajukan ke kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
3. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, termasuk balai wilayah sungai yang membawahi daerah aliran sungai di Bengkulu, agar usulan Mukomuko masuk dalam daftar prioritas pembangunan.
4. Pengusulan bertahap sesuai skala prioritas, dengan mendahulukan daerah irigasi yang mengairi lahan sawah produktif terluas.
5. Pelibatan kelompok tani dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi pasca-rehabilitasi.

Sejalan dengan Agenda Ketahanan Pangan Nasional

Upaya Pemerintah Kabupaten Mukomuko ini sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat yang menargetkan swasembada pangan. Perbaikan irigasi dipandang sebagai fondasi penting untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas gabah nasional.

Dengan irigasi yang berfungsi optimal, petani di Mukomuko diyakini mampu meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali panen per tahun. Lonjakan produksi ini tidak hanya menguntungkan petani lokal, tetapi juga memperkuat stok pangan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Selain itu, perbaikan irigasi juga diharapkan menekan risiko kekeringan dan gagal panen yang kerap melanda sejumlah kawasan pertanian saat musim kemarau panjang. Keberadaan jaringan irigasi teknis yang baik menjadi jaminan ketersediaan air sepanjang tahun.

Harapan Petani dan Pemerintah Daerah

Para petani di Kabupaten Mukomuko menyambut positif rencana besar ini. Mereka berharap usulan perbaikan irigasi dapat segera direspons pemerintah pusat agar persoalan air yang selama ini menjadi momok dapat teratasi.

Pemerintah daerah sendiri optimistis usulan tersebut mendapat perhatian serius, mengingat sektor pertanian dan ketahanan pangan kini menjadi fokus utama pembangunan nasional. Jika dana pusat cair, rehabilitasi irigasi direncanakan dilaksanakan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas kawasan.

Dengan terwujudnya perbaikan jaringan irigasi, Kabupaten Mukomuko diharapkan mampu memantapkan posisinya sebagai lumbung pangan Bengkulu sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Indonesia.