MPR Minta Pemerintah Bangun Ekosistem Dunia Kerja Ramah Perempuan
Apaberita.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah terhada...

Apaberita.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah terhadap perempuan. Permintaan itu disampaikan menyusul masih lebarnya kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki, serta beban ganda yang ditanggung pekerja perempuan antara urusan rumah tangga dan tuntutan karier.
Menurut Lestari, persoalan perempuan di dunia kerja bukan sekadar soal tersedianya lapangan kerja, melainkan menyangkut seluruh rantai kebijakan yang mengelilinginya, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, akses modal, perlindungan hukum, hingga dukungan fasilitas penitipan anak. Tanpa ekosistem yang utuh, kata dia, upaya mendorong perempuan masuk dan bertahan di pasar kerja akan berhenti pada seruan normatif.
Kesenjangan Partisipasi Kerja Perempuan Masih Lebar
Data berbagai lembaga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih berada jauh di bawah laki-laki. Kondisi itu diperparah oleh kenyataan bahwa banyak perempuan yang telah bekerja tetap menghadapi persoalan upah tidak setara, keterbatasan akses pada posisi pengambil keputusan, serta kerentanan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan di tempat kerja.
Lestari menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi ketenagakerjaan. Diperlukan kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang saling menopang, termasuk di tingkat pemerintah daerah, karena praktik di lapangan sangat bergantung pada pelaksanaan di daerah.
"Dunia kerja yang ramah perempuan harus dirancang sejak awal, bukan sekadar ditambahkan sebagai pelengkap. Negara perlu hadir memastikan perempuan punya ruang yang setara untuk berkontribusi dan berkembang," ujar Lestari.
Lima Hal yang Dinilai Perlu Dibenahi
Dalam sejumlah kesempatan, Lestari memaparkan sejumlah prasyarat yang dinilai mendesak untuk dibenahi agar ekosistem dunia kerja benar-benar berpihak pada perempuan:
- Perlindungan hukum yang tegas terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, disertai mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi korban.
- Fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, penitipan anak, serta pengaturan kerja yang lentur bagi pekerja dengan tanggung jawab pengasuhan.
- Penghapusan kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama.
- Peningkatan keterampilan digital dan vokasi agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi.
- Akses pendanaan dan pendampingan usaha bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia menambahkan, dukungan bagi perempuan yang memilih berwirausaha juga penting karena sektor usaha mikro menjadi penopang penghidupan bagi banyak keluarga. Kemudahan perizinan, pelatihan manajemen, dan akses pasar dinilai akan memberi dampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga.
Harapan pada Kebijakan yang Berperspektif Gender
Lestari berharap pemerintah tidak menjadikan isu perempuan sebagai program seremonial. Ia mendorong setiap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk aturan turunan dan petunjuk teknis di daerah, diuji dampaknya terhadap perempuan sebelum diberlakukan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar mempertimbangkan kondisi nyata pekerja perempuan, baik di kota maupun di wilayah pedesaan.
Menurutnya, peningkatan partisipasi kerja perempuan akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional, mulai dari naiknya pendapatan rumah tangga, menurunnya angka kemiskinan, hingga menguatnya kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Karena itu, ia menilai pembangunan ekosistem dunia kerja yang ramah perempuan semestinya menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian.
"Kalau perempuan mendapat ruang yang setara, manfaatnya bukan hanya untuk perempuan itu sendiri, tetapi untuk keluarga dan bangsa," pungkasnya.



