MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Pancasila

Badan Pengkajian (BP) MPR RI Kelompok I menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila' di Denpasar, Bali, Jumat (19/6). Forum ini menjadi upaya MPR RI menghimpun pandangan akademisi dan pakar guna merumuskan rekomendasi terkait kualitas demokrasi Indonesia.

FGD dipimpin langsung oleh Ketua BP MPR RI Yasonna H Laoly. Dalam arahannya, Yasonna menekankan pentingnya merefleksikan kembali makna kedaulatan rakyat yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika politik kontemporer.

Pancasila mengamanatkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, diskusi ini menjadi sangat strategis untuk menggali kembali bagaimana kedaulatan rakyat diimplementasikan secara utuh dalam sistem ketatanegaraan kita.

Forum Diskusi Akademik

Acara turut dihadiri sejumlah anggota BP MPR RI, antara lain IGN Kesuma Kelakan, Guntur Sasono, Endang Setyawati Thohari, Lia Istifhama, Saadiah Uluputty, dan Denty Eka Widi Pratiwi. Kehadiran para anggota ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menyerap aspirasi dan pemikiran dari berbagai kalangan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Prof I Dewa Gede Palguna, serta dua Pakar Ilmu Politik Unud, Dr Kadek Dwita Apriani dan I Ketut Putra Erawan. Ketiganya memaparkan perspektif akademik mengenai tantangan dan peluang penguatan demokrasi Pancasila di era modern.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan rumusan konkret yang dapat menjadi masukan bagi MPR dalam menjalankan fungsi pengkajian sistem ketatanegaraan. Laporan media kami akan terus memantau perkembangan hasil FGD ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.