Meta Digugat 26 Karyawan, AI PHK Dinilai Diskriminatif

San Francisco — Gelombang gugatan hukum kembali menghantam raksasa teknologi Meta Platforms. Sebanyak 26 karyawan secara resmi mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut, menuduh bahwa sistem kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam proses Performance Improvement Plan (PIP) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal telah melakukan diskriminasi terhadap pekerja yang sedang menjalani cuti medis, penyandang disabilitas, serta karyawan yang baru saja melahirkan.

Gugatan ini menambah daftar panjang kritik terhadap praktik ketenagakerjaan di industri teknologi besar Silicon Valley, yang belakangan semakin agresif memangkas ribuan posisi di tengah efisiensi biaya dan transisi fokus bisnis ke arah kecerdasan buatan generatif. Para penggugat mengklaim bahwa algoritma yang diterapkan Meta secara sistematis memilih karyawan dengan skor produktivitas rendah — sebuah skor yang mereka nilai bias dan tidak mencerminkan kinerja sebenarnya.

Latar Belakang Aksi PHK Massal Meta

Meta diketahui telah melakukan beberapa putaran PHK besar sejak akhir 2022, dengan total pemangkasan lebih dari 21.000 posisi sepanjang 2023. Gelombang terbaru yang dikenal sebagai year of efficiency ini dipicu oleh tekanan investor untuk menekan biaya operasional di tengah investasi masif perusahaan pada divisi AI, metaverse, dan infrastruktur pusat data.

Proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh departemen sumber daya manusia perusahaan disebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan evaluasi manusia. Meta dilaporkan menggunakan model pembelajaran mesin untuk menilai produktivitas karyawan berdasarkan berbagai metrik, termasuk kehadiran, kecepatan penyelesaian tugas, hingga pola komunikasi internal. Sistem ini kemudian menghasilkan daftar pekerja yang masuk kategori berisiko tinggi untuk di-PHK.

Tuduhan Diskriminasi yang Dialami Penggugat

Dalam dokumen gugatan yang diajukan ke pengadilan federal California, 26 karyawan yang menjadi penggugat utama mengklaim bahwa mereka mengalami perlakuan tidak adil selama proses evaluasi. Beberapa tuduhan utama meliputi:

• Penyandang disabilitas yang diberikan akomodasi kerja fleksibel mendapat skor produktivitas rendah karena sistem tidak mampu memahami pola kerja yang berbeda.
• Karyawan cuti medis yang kembali bekerja setelah pemulihan penyakit serius langsung masuk daftar PIP tanpa evaluasi individual.
• Orang tua baru yang mengambil cuti melahirkan dan paternitas tercatat memiliki rekor kehadiran yang tidak konsisten di mata algoritma.

Salah satu penggugat, seorang insinyur senior yang telah bekerja di Meta selama lebih dari tujuh tahun, mengaku terkejut saat namanya masuk daftar PHK. "Saya baru saja kembali dari cuti medis selama tiga bulan akibat operasi jantung. Saya tidak pernah menerima evaluasi kinerja formal, tiba-tiba saya hanya menerima email pemutusan," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip media lokal.

Reaksi Meta dan Tantangan Hukum

Juru bicara Meta dalam keterangan persnya menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan proses pemutusan secara sah dan sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. "Kami mengambil keputusan sulit ini dengan pertimbangan matang dan tetap berkomitmen pada lingkungan kerja yang inklusif," demikian pernyataan resmi perusahaan.

Namun, pengamat hukum ketenagakerjaan menilai bahwa penggunaan AI dalam keputusan SDM memiliki celah hukum yang besar. Algorithmic bias atau bias algoritma menjadi perhatian utama karena sistem pembelajaran mesin hanya seobjektif data yang dimasukkan ke dalamnya. Jika data historis mengandung bias terhadap kelompok tertentu, maka output sistem akan mereplikasi bias tersebut.

Dampak Luas bagi Industri Teknologi

Kasus ini menjadi preseden penting bagi industri teknologi global yang semakin mengadopsi otomatisasi dalam pengelolaan SDM. Google, Amazon, Microsoft, dan perusahaan teknologi besar lainnya juga menggunakan algoritma serupa untuk berbagai keperluan, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi kinerja. Gugatan terhadap Meta berpotensi membuka jalan bagi tuntutan serupa di perusahaan lain.

Menurut data dari Worker Privacy Project, sekitar 79% perusahaan Fortune 500 telah menggunakan beberapa bentuk AI dalam pengambilan keputusan SDM. Angka ini meningkat signifikan dari 51% pada 2020, menunjukkan bahwa otomatisasi penilaian karyawan bukan lagi fenomena marjinal melainkan praktik mainstream.

Apa yang Bisa Diharapkan Selanjutnya?

Proses hukum kemungkinan akan berlangsung panjang mengingat kompleksitas kasus dan besarnya perusahaan yang digugat. Para penggugat berpotensi meminta kompensasi ganti rugi hingga ratusan juta dolar AS jika pengadilan memutuskan Meta terbukti melakukan diskriminasi. Kasus ini juga bisa memicu regulasi baru terkait transparansi algoritma dalam keputusan ketenagakerjaan.

Sementara itu, serikat pekerja teknologi seperti Alphabet Workers Union dan Communications Workers of America menyatakan dukungan terhadap para penggugat dan mendesak perusahaan teknologi lain untuk melakukan audit independen terhadap sistem AI yang mereka gunakan.

"Ketika algoritma memutuskan siapa yang mempertahankan pekerjaan dan siapa yang kehilangan mata pencaharian, kita harus bertanya apakah keadilan masih menjadi pertimbangan, atau hanya efisiensi belaka." — Pernyataan salah satu penggugat dalam rilis pers tim hukum.