Menlu RI Sugiono Hadiri Pertemuan Informal ASEAN Soal Myanmar

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri pertemuan informal para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar di Bangkok, Thailand, pada Minggu (12/7/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas situasi politik dan kemanusiaan di Myanmar yang kian mengkhawatirkan, serta mencari langkah-langkah kolektif untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati sejak 2021.

Kronologi Pertemuan Informal di Bangkok

Pertemuan yang berlangsung tertutup ini diinisiasi oleh Thailand sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan memiliki perhatian besar terhadap limpahan krisis, termasuk gelombang pengungsi dan perdagangan ilegal. Para menlu dari negara-negara anggota ASEAN hadir, termasuk Sugiono yang tiba di Bangkok pada Sabtu pagi dan langsung menggelar serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra strategis sebelum forum utama dimulai.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, forum informal ini sengaja tidak menggunakan mekanisme formal ASEAN agar tercipta suasana diskusi yang lebih terbuka, jujur, dan bebas tekanan protokoler. “Format informal memungkinkan kami berbicara secara terus terang tentang tantangan yang dihadapi Myanmar dan mencari jalan keluar yang realistis tanpa terjebak pada perdebatan prosedural,” demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.

Pernyataan Tegas Menlu Sugiono

“Indonesia terus mendorong seluruh pemangku kepentingan di Myanmar untuk menghentikan kekerasan, memulai dialog inklusif, dan memberikan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menyelesaikan krisis ini,” ujar Sugiono dalam sesi diskusi yang dikutip dari siaran pers Kemlu.

Sugiono menekankan bahwa stabilitas Myanmar adalah kunci stabilitas kawasan. Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya konflik bersenjata yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan lebih dari tiga juta orang mengungsi. Indonesia, kata dia, siap memfasilitasi dialog jika diminta oleh semua pihak dan dengan dukungan penuh dari ASEAN.

Lima Poin Konsensus dan Implementasinya

Pertemuan ini kembali menyoroti lambatnya implementasi Lima Poin Konsensus yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021. Berikut inti dari konsensus tersebut:

• Penghentian kekerasan secara segera di seluruh wilayah Myanmar.
• Dialog konstruktif antara semua pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai.
• Penunjukan utusan khusus ASEAN yang memfasilitasi mediasi.
• Penyaluran bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre dan lembaga terkait.
• Kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Dalam catatan yang beredar di antara delegasi, belum ada kemajuan signifikan pada poin penghentian kekerasan dan dialog inklusif. Sejumlah negara anggota mendorong agar tekanan diplomatik ditingkatkan, sementara yang lain menekankan pentingnya pendekatan senyap dan keterlibatan langsung dengan junta militer.

Situasi Terkini Myanmar dan Dampak Regional

Krisis Myanmar telah memasuki tahun kelima dengan intensitas konflik yang terus meningkat. Data koalisi masyarakat sipil mencatat lebih dari 7.000 korban tewas akibat kekerasan politik sepanjang 2025, dan angka tersebut melonjak di kuartal pertama 2026. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melaporkan adanya lebih dari 3,5 juta pengungsi internal dan lebih dari 200 ribu orang yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Thailand, India, dan Bangladesh.

Thailand sebagai tuan rumah pertemuan menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya penyelundupan manusia, narkoba, dan senjata di sepanjang perbatasan. Menteri Luar Negeri Thailand menegaskan pentingnya solidaritas ASEAN dalam merespons krisis multidimensi ini, termasuk mempersiapkan skema bantuan kemanusiaan lintas batas.

Langkah Lanjutan dan Komitmen ASEAN

Pertemuan informal ini menghasilkan sejumlah komitmen yang akan dibawa ke tingkat kepemimpinan ASEAN, antara lain:

• Penunjukan ulang utusan khusus dengan mandat yang lebih kuat untuk bernegosiasi.
• Peningkatan koordinasi bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre).
• Penguatan dialog dengan mitra eksternal seperti PBB, Tiongkok, India, dan Jepang untuk memperkuat tekanan diplomatik.
• Pertemuan lanjutan di tingkat menlu pada KTT ASEAN mendatang untuk mengevaluasi progres.

Sugiono dalam kesempatan itu juga menyinggung perlunya keterlibatan masyarakat sipil dan kelompok perempuan dalam setiap proses perdamaian, sebuah pendekatan yang sudah ditekankan Indonesia melalui pengalamannya sebagai co-chair dalam sejumlah negosiasi perdamaian global.

Para menlu ASEAN sepakat bahwa solusi atas krisis Myanmar harus tetap berada dalam kerangka sentralitas ASEAN, meskipun jalur diplomatik formal menghadapi banyak hambatan. Masyarakat internasional diharapkan terus mendukung upaya blok regional ini tanpa mengambil langkah yang dapat memperdalam konflik atau mengisolasi rakyat Myanmar sendiri.

Dengan berakhirnya pertemuan di Bangkok, mata publik kini tertuju pada bagaimana komitmen-komitmen tersebut dapat segera diwujudkan di lapangan. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, menegaskan kembali perannya sebagai penjaga stabilitas kawasan sekaligus jembatan dialog yang menjunjung tinggi prinsip non-interference namun tetap proaktif dalam isu kemanusiaan.