Mensos Gus Ipul Buka Jalur Pemutakhiran Data Desil bagi Masyarakat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah membuka akses bagi masyarakat yang merasa penetapan data desil tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya untuk mengajukan pemutakhiran data.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8). Dia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan meminta perbaikan data apabila merasa tidak tepat sasaran.

"Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat Command Center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA Center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator data desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG," tutur Gus Ipul.

Berbagai Saluran Pemutakhiran Data Tersedia

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan beragam saluran untuk memudahkan masyarakat melakukan pemutakhiran data. Di antara saluran tersebut adalah Command Center, WA Center, aplikasi Cek Bansos, serta datang langsung ke kelurahan atau desa dengan bantuan operator data desa yang telah disiapkan menggunakan aplikasi SIKS-NG.

"Jadi semua sudah kita siapkan berbagai saluran supaya masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan berbagai langkah supaya mereka yang berhak benar-benar bisa menerima," jelas dia.

Dia menegaskan bahwa setiap kesalahan atau ketidaktepatan sasaran dalam data akan ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat.

Prinsip Keterbukaan Pemerintah

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah bersifat terbuka terhadap laporan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bantuan sosial. Dia memastikan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki data yang dianggap keliru atau tidak sesuai kondisi sebenarnya.

"Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," katanya.

Dia menambahkan bahwa masyarakat yang menemukan adanya persoalan dalam data penerima bantuan sosial juga dapat menyampaikan laporan secara langsung untuk ditindaklanjuti melalui proses pemutakhiran.

"Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, 'Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,' itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran," lanjut Gus Ipul.

Proses Konsolidasi dan Pemutakhiran Berkelanjutan

Gus Ipul menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan proses konsolidasi dan pemutakhiran data penerima program pemerintah yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut dia, pemerintah terus memperbaiki kualitas data dengan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan adanya berbagai saluran yang tersedia, pemerintah berharap masyarakat yang merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial akibat perubahan desil dapat segera memperbaiki datanya secara mudah dan cepat.