Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Bahas Sinergi Anggaran dengan PMK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi penganggaran lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemajuan kebudayaan. Kunjungan ini disambut langsung oleh Menko PMK beserta jajaran pimpinan eselon I di lingkungan kementerian.

Sinergi untuk Pembangunan Manusia yang Inklusif

Menurut keterangan resmi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial, antara lain efisiensi belanja kementerian/lembaga di bawah koordinasi PMK, percepatan penyerapan anggaran, dan harmonisasi program prioritas nasional. Menkeu Purbaya menekankan pentingnya prinsip "value for money" dalam setiap rupiah yang dibelanjakan, terutama pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar (KIP), penyediaan alat kesehatan, jaminan kesehatan nasional (JKN), dan program padat karya.

Kemenko PMK sendiri membawahi beberapa kementerian teknis, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kebudayaan. Sehingga koordinasi penganggaran dengan Kemenkeu menjadi sangat vital.

Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Dalam diskusi terpisah, disebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2026 mencapai Rp662 triliun, atau sekitar 20% dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi. Sementara itu, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp187 triliun, fokus pada penguatan layanan primer, pembangunan RS di daerah terpencil, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Menkeu Purbaya mendorong agar kedua sektor ini mengoptimalkan dana yang telah tersedia, termasuk memperbaiki tata kelola dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun nonfisik agar tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan manusia tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di kuintil terbawah. Untuk itu, sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja harus diperkuat," ujar Menkeu Purbaya dalam sesi pertemuan.

Pembahasan Dana Alokasi Khusus dan Perlindungan Sosial

Tidak hanya belanja pusat, topik Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik juga menjadi sorotan. Pemerintah pada tahun 2026 mengalokasikan DAK Pendidikan sebesar Rp16,7 triliun untuk membantu daerah meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan DAK Kesehatan Rp9,3 triliun untuk penguatan puskesmas dan posyandu. Menkeu Purbaya meminta agar Kemenko PMK membantu pengawasan dan pendampingan agar dana yang disalurkan ke daerah terserap optimal, mengingat tingkat penyerapan DAK di beberapa wilayah masih rendah akibat kendala administrasi dan SDM.

Di sisi perlindungan sosial, anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih menjadi andalan. Pada 2026, total anggaran perlindungan sosial mencapai Rp496 triliun, termasuk subsidi energi. Menkeu menyinggung perlunya transformasi bansos menjadi lebih produktif, dengan mengaitkannya pada pelatihan kerja dan kewirausahaan, yang menjadi ranah koordinasi PMK.

Komitmen pada Pemajuan Kebudayaan

Agenda lain yang tidak kalah penting adalah pendanaan bagi pengembangan kebudayaan. Melalui Kementerian Kebudayaan, pemerintah mengalokasikan dana abadi kebudayaan dan revitalisasi cagar budaya. Menkeu Purbaya menyatakan dukungannya terhadap pelestarian warisan budaya bangsa, termasuk pendanaan untuk event kebudayaan berskala internasional yang dapat menarik wisatawan dan mengangkat citra Indonesia. "Kebudayaan bukan sekadar warisan, melainkan pijakan kita untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Oleh karena itu, pendanaannya harus kita lindungi dan kembangkan," imbuh Menkeu.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja terpadu Kemenkeu-PMK yang akan mempercepat penyelesaian hambatan penganggaran dan meningkatkan sinergi data antar kementerian. Tim ini diharapkan dapat mulai bertugas pada kuartal III 2026.

Kunjungan ini menandai terus bergulirnya agenda reformasi birokrasi di bidang keuangan negara, di mana setiap kementerian didorong untuk tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan kolaboratif demi mencapai tujuan bersama Indonesia Emas 2045.