Mengenal Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK Berlatar Belakang Jaksa

JAKARTA — Budi Prasetyo resmi menjalankan tugas sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan oleh pimpinan lembaga antirasuah pada awal 2022. Penetapan tersebut menjadikannya penyampai informasi resmi mengenai seluruh kegiatan kelembagaan, mulai dari penindakan perkara tindak pidana korupsi hingga program pencegahan. Posisi juru bicara menempati fungsi strategis karena menjadi penghubung utama antara KPK, media massa, dan masyarakat luas.

Sebelum mengemban amanah tersebut, Budi Prasetyo dikenal luas sebagai jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan KPK. Ia terlibat dalam penanganan berbagai perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengalaman panjang di bidang penuntutan menjadi bekal penting dalam menjelaskan aspek hukum setiap langkah yang diambil lembaga kepada publik.

Latar Belakang Karier di Lembaga Antirasuah

Budi Prasetyo membangun karier di KPK melalui jalur kejaksaan. Sebagai jaksa yang diperbantukan, ia bertugas menyusun surat dakwaan, mengajukan tuntutan, serta membuktikan dakwaan di hadapan majelis hakim. Rangkaian tugas tersebut menuntut ketelitian terhadap fakta hukum serta penguasaan mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada awal 2022, pimpinan KPK menetapkan Budi Prasetyo sebagai juru bicara menggantikan Ali Fikri yang beralih tugas menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Keputusan itu merupakan bagian dari penyegaran struktur komunikasi kelembagaan. Sejak saat itu, ia rutin menyampaikan keterangan resmi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, baik secara langsung maupun melalui keterangan tertulis.

Tugas dan Fungsi Juru Bicara KPK

Dalam kapasitasnya, Budi Prasetyo bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai kegiatan penindakan, seperti operasi tangkap tangan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. Ia juga menjelaskan perkembangan koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum lain sesuai kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fungsi kehumasan yang dijalankan sejalan dengan kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap keterangan resmi disusun dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah serta kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Dalam Rapat Koordinasi internal, penyampaian informasi dipastikan selaras dengan keputusan pimpinan agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Dalam praktiknya, juru bicara bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat untuk menyusun materi keterangan pers. Setiap rilis disiapkan melalui koordinasi dengan unit kerja terkait, seperti Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan. Mekanisme tersebut memastikan informasi yang disampaikan akurat dan telah melalui verifikasi internal sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

"Setiap informasi yang kami sampaikan berpijak pada fakta dan proses hukum yang berjalan. Kami berkomitmen menjaga transparansi sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap penanganan perkara," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta.

Tantangan Komunikasi di Tengah Sorotan Publik

Posisi juru bicara KPK menghadapi tantangan besar mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi. Setiap pernyataan resmi berpotensi menjadi sorotan nasional, sehingga ketepatan data dan kehati-hatian bahasa menjadi keharusan. Budi Prasetyo dituntut mampu menjembatani istilah hukum yang teknis agar dapat dipahami publik tanpa mengubah substansi penanganan perkara.

Ia juga kerap menegaskan bahwa KPK bekerja berdasarkan prosedur hukum acara yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan opini. Pernyataan semacam itu penting disampaikan untuk menjaga independensi lembaga dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Kejelasan komunikasi menjadi instrumen untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Selain aspek penindakan, Budi Prasetyo menyampaikan program pencegahan, pendidikan antikorupsi, serta kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Peran tersebut menjadikan juru bicara sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik. Konsistensi penyampaian informasi dinilai penting untuk menjaga marwah kelembagaan di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.

Ke depan, tantangan komunikasi KPK diprediksi semakin kompleks seiring perkembangan media digital. Kecepatan arus informasi menuntut juru bicara merespons isu secara cepat tanpa mengorbankan akurasi. Budi Prasetyo menyatakan keterbukaan lembaga terhadap masukan publik menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola komunikasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang penuntutan dan pengalaman panjang di lembaga antirasuah, Budi Prasetyo diharapkan terus menjalankan fungsi komunikasi publik secara profesional dan terukur. Kehadiran juru bicara yang kredibel merupakan bagian dari upaya KPK menindaklanjuti amanat pemberantasan korupsi secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.