Mendukbangga Wihaji Soroti Ketimpangan Angka Fertilitas Antarprovinsi di Indonesia

Dinamika kependudukan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di balik narasi besar bonus demografi, tersimpan tantangan pelik berupa jurang pemisah angka kelahiran (*Total Fertility Rate* / TFR) antar-daerah yang kian melebar. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN mencatat bahwa potret fertilitas nasional tidak lagi dapat dipandang secara tunggal, melainkan menggambarkan dua realitas sosial-ekonomi yang bertolak belakang.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji, menegaskan bahwa ketimpangan angka fertilitas total antar-provinsi menjadi ancaman nyata bagi pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Air. Sementara beberapa wilayah perkotaan di Jawa mengalami penurunan tingkat kelahiran yang sangat drastis hingga mendekati krisis populasi, wilayah di Indonesia timur justru masih mencatatkan angka fertilitas yang tergolong tinggi.

Dua Wajah Demografi: Urban vs Perdesaan

Fenomena penundaan pernikahan, tingginya biaya hidup, dan pergeseran gaya hidup di wilayah urban telah menekan angka kelahiran secara signifikan. Daerah seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur kini mencatatkan angka TFR di bawah tingkat penggantian (*replacement level*) 2,1. Sebaliknya, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku masih berhadapan dengan tingkat kelahiran yang relatif tinggi.

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang lebar dalam dinamika populasi nasional. Berikut adalah estimasi gambaran ketimpangan angka fertilitas antar-wilayah di Indonesia:

Dampak Nyata Terhadap Pembangunan SDM

Mendukbangga menekankan bahwa isu fertilitas bukan sekadar urusan statistik atau jumlah anak dalam satu keluarga, melainkan variabel penentu dalam memprediksi kualitas generasi mendatang. Ketimpangan ini berisiko menciptakan krisis ganda: daerah maju terancam kekurangan tenaga kerja muda di masa depan, sementara daerah berkembang terus berjuang mengatasi kemiskinan dan risiko stunting akibat tingginya beban ketergantungan.

"Kita tidak bisa lagi menerapkan satu kebijakan tunggal yang homogen untuk seluruh Indonesia. Wilayah dengan fertilitas sangat rendah membutuhkan pendampingan dan insentif kelayakan keluarga, sementara wilayah dengan fertilitas tinggi memerlukan edukasi reproduksi serta penguatan program Keluarga Berencana yang masif. Presisi intervensi adalah kunci utama menjaga keseimbangan demografi kita," ujar Wihaji saat memberikan arahan strategis di Jakarta.

Strategi Intervensi Berbasis Wilayah

Untuk merespons ketimpangan ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tengah menyiapkan peta jalan (*roadmap*) kependudukan tematik berbasis zona wilayah. Pendekatan yang dilakukan menyasar langsung akar permasalahan di tiap-tiap daerah:

• Penguatan Edukasi dan Layanan KB di Indonesia Timur: Menggencarkan pendistribusian alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan ibu-anak, dan edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
• Insentif Pendukung Keluarga di Kota Besar: Mendorong kebijakan penyediaan fasilitas *childcare* yang terjangkau serta perlindungan kerja bagi ibu guna menekan ketakutan pasangan muda untuk memiliki anak.
• Digitalisasi Data Pendampingan Keluarga: Mengoptimalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) berbasis aplikasi guna memantau ibu hamil dan balita secara *real-time* di daerah berisiko tinggi.

Penanganan ketimpangan fertilitas ini menjadi fondasi paling krusial bagi pemerintah dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Tanpa pengelolaan angka kelahiran yang seimbang dan berkualitas, potensi bonus demografi diyakini dapat berubah menjadi beban demografi yang memberatkan perekonomian nasional di masa depan.