Review Produk21 November 20263 dibaca

Mendagri Ungkap Kriteria Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi 2026

Apaberita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan sejumlah kriteria yang akan digunakan dalam penilaian Apresiasi Pemerintah Daera...

A
Administrator
Editor Review Produk
Mendagri Ungkap Kriteria Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi 2026

Apaberita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan sejumlah kriteria yang akan digunakan dalam penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026, khususnya bagi wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Penjelasan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi yang dihadiri perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dari kedua kawasan, sebagai bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Menurut Mendagri, apresiasi ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan instrumen untuk memetakan capaian kinerja daerah secara objektif. Penilaian akan dilakukan dengan pendekatan terukur, mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penilaian diharapkan menjadi umpan balik bagi daerah untuk memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan.

Kriteria Penilaian yang Digunakan

Dalam pemaparannya, Mendagri menyebut sejumlah indikator utama yang menjadi dasar penilaian. Indikator tersebut disusun agar mencerminkan kinerja menyeluruh, bukan hanya keberhasilan di satu sektor tertentu.

  • Inovasi daerah: keberadaan program atau kebijakan baru yang mampu menjawab persoalan lokal secara efektif dan berkelanjutan.
  • Tata kelola pemerintahan: kualitas perencanaan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas kinerja aparatur.
  • Pelayanan publik: kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan bagi warga, termasuk layanan administrasi kependudukan dan perizinan.
  • Pengelolaan keuangan daerah: kepatuhan pelaporan, kualitas realisasi anggaran, dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
  • Capaian pembangunan: penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, daerah dinilai dari kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan, termasuk penyelesaian persoalan batas wilayah, penanganan konflik sosial, serta kesiapan menghadapi bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.

Penghargaan sebagai Pendorong Perbaikan

Mendagri menegaskan bahwa penghargaan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Nilai sesungguhnya terletak pada perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, daerah yang menerima apresiasi diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya.

"Penilaian ini bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, tetapi untuk memastikan setiap daerah terus memperbaiki diri. Yang paling penting adalah manfaatnya terasa bagi masyarakat di daerah masing-masing," ujar Mendagri dalam forum tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa karakteristik wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang berbentuk kepulauan menuntut pendekatan penilaian yang kontekstual. Daerah dengan kondisi geografis menantang tidak boleh dirugikan hanya karena perbedaan kapasitas fiskal dan akses logistik.

Fokus pada Daerah Kepulauan dan Terpencil

Kementerian Dalam Negeri, lanjut Mendagri, akan memperhatikan upaya daerah dalam menjangkau wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil. Layanan publik yang mampu menjangkau masyarakat di kawasan sulit dinilai sebagai capaian yang memiliki bobot tersendiri. Hal ini sejalan dengan arahan pembangunan yang menempatkan pemerataan sebagai prioritas.

Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data dukung dan dokumentasi program, karena penilaian menekankan bukti capaian yang dapat diverifikasi, bukan sekadar narasi. Proses penilaian dijadwalkan berlangsung bertahap, mulai dari pengumpulan data hingga verifikasi lapangan.

Melalui Apaberita.com, informasi mengenai tahapan dan hasil penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 akan disampaikan secara berkala. Daerah di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berita Terkait