Mendagri dan Mentan Teken SEB Swasembada Pangan

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan dalam sebuah acara yang berlangsung di Jakarta, sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

SEB ini ditetapkan sebagai instrumen hukum yang mengikat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan sarana prasarana pertanian serta memperkuat kapasitas tenaga penyuluh di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan program swasembada pangan berkelanjutan dapat berjalan efektif hingga tingkat desa.

Latar Belakang Penandatanganan SEB

Penandatanganan SEB ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawal produksi pertanian, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dan pendampingan petani.

"Surat Edaran Bersama ini menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk memastikan sarana prasarana pertanian dikelola secara optimal, serta tenaga penyuluh dapat bekerja maksimal mendampingi petani," ujar Tito Karnavian dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa kementeriannya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SEB di daerah, guna memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang menghambat tercapainya target swasembada pangan. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.

Peran Strategis Penyuluh Pertanian

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa aspek ketenagaan penyuluhan menjadi fokus utama dalam SEB tersebut. Ia menilai penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam mentransfer teknologi dan inovasi kepada petani, sehingga keberadaan mereka harus diperkuat, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

"Penyuluh pertanian harus hadir di tengah-tengah petani, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan," kata Amran Sulaiman.

Berdasarkan SEB tersebut, pemerintah daerah diminta untuk memastikan ketersediaan tenaga penyuluh yang memadai di setiap kecamatan, serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Selain itu, pengelolaan sarana prasarana seperti irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini.

Sinergi Pusat dan Daerah

SEB ini juga mengamanatkan koordinasi rutin antara Dinas Pertanian di daerah dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat koordinasi tingkat regional akan digelar secara periodik untuk memantau perkembangan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani secara langsung.

Kepala daerah diharapkan dapat menindaklanjuti SEB ini dengan menerbitkan kebijakan turunan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah pusat menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga pada eksekusi di tingkat lokal yang tepat sasaran.

Dengan ditandatanganinya SEB ini, pemerintah menargetkan adanya percepatan dalam pencapaian produksi pangan nasional, khususnya untuk komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.

Penandatanganan ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya, baik di pusat maupun daerah, demi mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.