Menag Serukan Sinergi Umat Islam dan MUI Dukung Penuh Astacita

Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional yang tertuang dalam Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seruan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Agama dan MUI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menag menegaskan bahwa dukungan dan pengawalan dari umat Islam sebagai mayoritas bangsa merupakan pilar penting untuk memastikan keberhasilan setiap agenda pembangunan yang telah ditetapkan. “Kami membutuhkan partisipasi penuh dari MUI, ormas Islam, dan seluruh lapisan masyarakat muslim agar program strategis pemerintah tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nasaruddin.

Sinergi Strategis dengan MUI

Dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan MUI pusat dan daerah tersebut, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya sinergi konkret antara Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan umat Islam. Menurutnya, MUI memiliki kapasitas untuk memberikan panduan keagamaan sekaligus menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional.

“MUI adalah rumah besar umat Islam. Oleh karena itu, kami berharap para ulama dan cendekiawan Muslim dapat memberikan arah moral serta memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan kemaslahatan umat,” tambah Nasaruddin.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, menyambut baik ajakan Menag. Ia menyatakan komitmen MUI untuk menyelaraskan program kerja dengan prioritas pemerintah. “MUI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program-program Astacita melalui pendekatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Keduanya juga membahas mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk pembentukan pokja bersama antara Kementerian Agama dan MUI di setiap tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengawalan berjalan sampai ke akar rumput.

Program Astacita dalam Perspektif Keislaman

Nasaruddin Umar memaparkan bahwa Astacita—delapan misi utama pemerintahan Prabowo-Gibran—memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keterlibatan umat Islam dalam mengawal program seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis, hilirisasi sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil bukan hanya kewajiban kebangsaan, tetapi juga perintah agama.

“Program Makan Bergizi Gratis misalnya, ini adalah ikhtiar untuk menjaga jiwa dan mendorong kecerdasan generasi penerus. Dari perspektif Islam, memastikan pangan yang halal dan baik adalah tanggung jawab kolektif. Demikian pula hilirisasi, ini bagian dari upaya memakmurkan sumber daya alam yang dititipkan Allah kepada bangsa ini untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Nasaruddin.

Ia juga menekankan bahwa pengawalan umat Islam diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau kebocoran dalam pelaksanaan program-program tersebut. “Kita harus menjadi pengawas yang amanah agar setiap rupiah dari APBN untuk program prioritas benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Komitmen Pengawalan dari Akar Rumput

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Kementerian Agama akan menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama yang meminta seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas Pengawalan Astacita berbasis komunitas keagamaan. Satgas ini akan melibatkan penyuluh agama, dai, dan pengurus masjid untuk melakukan sosialisasi, pengumpulan data lapangan, dan pengawasan partisipatif.

“Kami tidak ingin pengawalan ini hanya sebatas seremonial. Harus ada gerakan konkret dari tingkat masjid, majelis taklim, hingga pesantren. Penyuluh agama kami kerahkan untuk mendidik masyarakat tentang esensi program-program ini dan sekaligus menjadi corong aspirasi jika ada hambatan di lapangan,” ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, yang turut mendampingi Menag dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kedisiplinan dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, ia meminta umat Islam untuk tidak hanya menunggu hasil, tetapi proaktif dalam setiap tahapan.

“Mari kita jadikan masjid, pesantren, dan majelis taklim sebagai pusat informasi dan edukasi tentang program-program pemerintah. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan ini adalah amanah yang wajib kita jaga bersama,” tutupnya.

Rapat Koordinasi tersebut juga menyepakati rencana gelaran Musyawarah Nasional Khusus MUI yang akan membahas peran strategis umat Islam dalam mengawal program pemerintah, dijadwalkan pada pertengahan tahun 2025. Selain itu, Kementerian Agama berencana mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan kapasitas pengawas dari unsur masyarakat sipil guna memastikan gerakan ini berkelanjutan.