Menag Ajak Umat Islam Kawal Program Prioritas Pemerintahan Prabowo

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara resmi mengimbau seluruh elemen umat Islam, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk mengambil peran aktif dalam mengawal jalannya program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seruan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan strategis di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (24/6), yang dihadiri oleh jajaran pimpinan MUI, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pejabat eselon I Kemenag.

Dalam arahannya, Nasaruddin menekankan bahwa keberhasilan agenda-agenda strategis pemerintah tidak hanya bertumpu pada efektivitas birokrasi, tetapi juga pada dukungan moral dan pengawasan sosial dari masyarakat, terutama komunitas muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Ia menyebut keterlibatan umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan sekaligus implementasi ajaran agama yang menuntut umatnya untuk senantiasa berkontribusi bagi kemaslahatan umum.

Sinergi Kemenag dan MUI

Nasaruddin Umar menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi yang kokoh antara Kementerian Agama dan MUI sebagai representasi otoritas keagamaan. Menurutnya, kedua institusi ini memiliki legitimasi moral yang besar di mata umat dan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya meminta MUI dan seluruh ormas Islam untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kawal setiap program prioritas agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan," ujar Nasaruddin dengan nada tegas.

Pernyataan tersebut diamini oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar yang hadir secara langsung. Dalam sambutannya, ia menyampaikan komitmen MUI untuk menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan nasional, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan pendidikan keagamaan. MUI, kata Anwar, siap mengeluarkan panduan dan fatwa-fatwa yang mendukung program prioritas selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Peta Program Prioritas yang Dikawal

Menag merinci sejumlah program prioritas pemerintah yang membutuhkan partisipasi aktif umat Islam. Di antaranya adalah perluasan akses dan mutu pendidikan, khususnya di madrasah dan pesantren, yang masuk dalam peta jalan reformasi pendidikan nasional. Nasaruddin juga menyoroti program ketahanan pangan dan energi yang digadang-gadang sebagai tulang punggung kemandirian bangsa.

Dalam konteks itu, Kemenag berencana memobilisasi jaringan penyuluh agama dan lembaga keagamaan di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan target-target program prioritas sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat. "Penyuluh agama adalah ujung tombak kami. Mereka akan menjadi corong informasi sekaligus perekat sosial di tengah masyarakat," jelas Menag.

Lebih lanjut, ia menyebut program hilirisasi industri dan transformasi digital sebagai agenda yang memerlukan adaptasi umat. Nasaruddin mengajak lembaga pendidikan Islam untuk mulai menyiapkan generasi muda yang melek teknologi dan memiliki daya saing global tanpa meninggalkan akar keislaman yang kuat. Kemenag, imbuhnya, akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan vokasional di pesantren dan madrasah guna mendukung agenda tersebut.

Menag Minta Politikus Tak Politisasi Program

Pada kesempatan yang sama, Nasaruddin Umar juga menyampaikan pesan khusus kepada para politikus dan elite partai agar tidak menjadikan program prioritas nasional sebagai komoditas politik musiman. Ia mengingatkan bahwa program-program tersebut lahir dari keputusan strategis yang telah dikaji secara matang dan bersifat non-partisan.

"Saya mengimbau semua pihak, terutama mereka yang duduk di parlemen dan partai politik, untuk menjaga marwah program ini. Jangan digoreng untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat sudah cerdas, mereka bisa membedakan mana yang bekerja dan mana yang sekadar pencitraan," tegasnya.

Pernyataan itu disambut dengan tepuk tangan dari hadirin yang memadati aula Kemenag. Sejumlah peserta yang berasal dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Nahdlatul Ulama (NU) mengungkapkan kesiapan untuk mengawal program prioritas di tingkat akar rumput. Salah satu pengurus BKMT, Nyai Hj. Siti Aisyah, mengatakan bahwa pihaknya akan memasukkan materi sosialisasi program pemerintah dalam pengajian-pengajian rutin yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dukungan serupa juga datang dari PP Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam keterangan terpisah menyambut baik ajakan Menag. Ia menilai keterlibatan ormas Islam dalam pengawalan program pembangunan adalah bagian dari amal saleh kolektif yang selama ini menjadi tradisi Muhammadiyah melalui jaringan amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan dukungan yang mulai mengalir dari berbagai elemen, Kementerian Agama optimistis program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Nasaruddin berjanji akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan mekanisme pemantauan bersama yang terukur dan akuntabel. Rencananya, laporan hasil pengawalan masyarakat akan disampaikan secara berkala kepada Presiden Prabowo sebagai bahan evaluasi kebijakan.