putri-anggraini
JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai pemimpin partai untuk periode 2024–2029 berdasarkan keputusan Kongres VI yang digelar di Bali pada Mei 2024. Megawati, yang pernah menjabat Presiden ke-5 Republik Indonesia pada 2001–2004, sekaligus menjadi perempuan pertama yang memimpin negara ini. Kiprahnya yang panjang sejak era reformasi menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam percaturan politik nasional hingga saat ini.
Kepemimpinan Megawati di PDI Perjuangan berlangsung lebih dari dua dekade tanpa putus. Dalam setiap kongres partai, namanya kembali ditegaskan sebagai ketua umum, sebuah sinyal bahwa internal partai masih menempatkannya sebagai figur utama dalam menentukan arah kebijakan organisasi.
Perjalanan Politik Sejak Era Reformasi
Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 sebagai putri dari Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, dan Fatmawati. Latar belakang keluarga tersebut membawanya masuk ke gelanggang politik pada 1987 ketika terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada 1993, dalam kongres PDI di Surabaya, Megawati dipilih sebagai ketua umum. Keputusan itu kemudian memicu persoalan internal ketika pemerintah Orde Baru dinilai tidak menghendaki kepemimpinannya. Konflik memuncak pada peristiwa 27 Juli 1996 yang berujung pada penyerbuan kantor PDI di Jakarta. Megawati tetap bertahan dan menjadi simbol perlawanan sipil menjelang runtuhnya rezim otoriter.
Memasuki era reformasi 1998, Megawati menindaklanjuti tuntutan perubahan politik dengan membentuk PDI Perjuangan melalui Kongres Luar Biasa di Prapat, Sumatera Utara. Nama partai itu kemudian ditetapkan dan didaftarkan untuk mengikuti Pemilu 1999. Pada pemilu pertama era reformasi itu, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan mengantongi sekitar 33,7 persen suara dan 153 kursi di DPR, menjadikan Megawati kandidat presiden terkuat.
Dari Wakil Presiden Menuju Istana Merdeka
Dalam Sidang Umum MPR pada Oktober 1999, Megawati sempat gagal meraih kursi presiden setelah suara di rapat paripurna memenangkan Abdurrahman Wahid. PDI Perjuangan kemudian menerima posisi wakil presiden, dan Megawati dilantik pada 21 Oktober 1999. Pada 23 Juli 2001, ia diangkat menjadi Presiden ke-5 setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR dalam sidang istimewa.
Selama memimpin hingga 2004, pemerintahan Megawati dikenal dengan upaya stabilisasi ekonomi nasional pascakrisis, menjaga nilai tukar rupiah, serta mendorong lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga antirasuah itu hingga kini menjadi salah satu pilar pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pada Pemilu 2004, Megawati maju kembali sebagai calon presiden, tetapi kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono pada putaran kedua. Upaya serupa pada 2009 kembali berakhir dengan kekalahan. Meski demikian, posisinya sebagai ketua umum partai tidak terganggu oleh hasil elektoral tersebut.
Mesin Politik dan Kaderisasi Partai
Di bawah komando Megawati, PDI Perjuangan membangun mesin politik yang solid. Fraksi PDI Perjuangan di DPR, jaringan kader di daerah, hingga agenda rutin seperti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan rapat pleno menjadi instrumen partai dalam mengambil keputusan strategis. Setiap kebijakan besar, termasuk penetapan calon kepala daerah dan calon presiden, diputuskan dalam forum tertinggi partai dengan Megawati sebagai pengarah utama.
Kongres-kongres berikutnya memperpanjang masa kepemimpinannya. Setelah Kongres I di Semarang pada 1999, Megawati kembali dipilih pada kongres-kongres berikutnya yang sejak 2005 digelar di Bali. Kongres VI pada Mei 2024 menetapkannya kembali sebagai ketua umum untuk periode 2024–2029, menegaskan bahwa regenerasi puncak kepemimpinan masih menjadi agenda yang ditunda.
Kepemimpinan itu membuahkan hasil elektoral pada 2014 dan 2019 ketika kader partai, Joko Widodo, memenangi pemilihan presiden dua kali berturut-turut. PDI Perjuangan kembali memegang kendali pemerintahan, meskipun posisi presiden tidak dipegang langsung oleh ketua umumnya.
Posisi Partai Menuju 2029
Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, tetapi kalah dari pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Partai kemudian menempatkan diri di luar pemerintahan. Fraksi PDI Perjuangan di DPR menyatakan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, sementara partai menyiapkan langkah menghadapi Pemilu 2029.
Capaian politik terbaru ditunjukkan pada pilkada serentak November 2024 ketika kader partai, Pramono Anung, bersama Rano Karno memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Hasil itu menjadi modal bagi partai dalam membangun peta koalisi dan strategi nasional menjelang kontestasi berikutnya.
Hingga kini, Megawati Soekarnoputri tetap menjadi tokoh sentral, baik sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan maupun sebagai mantan kepala negara. Keputusan-keputusannya dalam berbagai forum partai, dari rapat koordinasi hingga pleno, masih dinanti publik sebagai penentu arah salah satu partai terbesar di Indonesia.
Comments (0)