Megawati Serukan Solidaritas Asia-Afrika di Tengah Krisis Global

Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato dalam seminar bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin sore. Acara ini dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDIP, sejumlah menteri seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta perwakilan diplomatik dari negara-negara Asia dan Afrika.

Semangat Bandung di Tengah Gejolak Zaman

Megawati mengawali paparannya dengan menapaktilasi Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi yang dihadiri oleh 29 negara dan diprakarsai oleh Presiden Soekarno itu menghasilkan Dasasila Bandung yang menjadi fondasi Gerakan Non-Blok.

Sebagai putri Proklamator, Megawati mengenang peran ayahnya dalam merintis solidaritas antarbangsa yang baru merdeka. “Bung Karno mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai cita-cita bangsa. KAA adalah wujud solidaritas untuk menjaga kemerdekaan itu dari rongrongan kolonialisme,” katanya.

“Semangat Bandung adalah semangat solidaritas, antikolonialisme, dan perdamaian dunia. Hari ini, kita menghadapi ancaman kolonialisme versi baru, yaitu dominasi ekonomi, digital, dan informasi,”

Megawati menekankan bahwa krisis geopolitik kontemporer—mulai dari perang di Ukraina, konflik di Gaza, hingga ketegangan di kawasan Indo-Pasifik—menuntut kebangkitan kembali solidaritas Asia-Afrika agar negara-negara berkembang tidak sekadar menjadi objek dalam pertarungan kekuatan besar.

Krisis Pangan dan Energi sebagai Ancaman Nyata

Dalam paparannya, Megawati merujuk data Food and Agriculture Organization (FAO) yang mencatat lebih dari 735 juta orang mengalami kelaparan pada tahun 2023, dengan konsentrasi terbesar di Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan. Ia menilai bahwa sistem perdagangan pangan global yang timpang telah memperburuk kerentanan negara-negara Selatan.

“Mengapa negara-negara yang kaya sumber daya alam justru paling rentan terhadap krisis pangan? Karena rantai pasok global didikte oleh segelintir negara dan korporasi. Ini harus kita ubah,”

Ia mendorong penguatan kerja sama Selatan-Selatan di bidang pertanian, termasuk alih teknologi dan riset bersama. Megawati mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada masa lalu sebagai pengalaman yang dapat dibagikan kepada negara-negara Afrika yang tengah berjuang mencapai ketahanan pangan.

Di sektor energi, Megawati menyinggung pentingnya investasi energi hijau dan transisi berkeadilan yang tidak membebani negara berkembang. “Kita tidak bisa dipaksa mengikuti jadwal transisi energi yang hanya menguntungkan negara maju, sementara kita sendiri masih bergulat dengan kemiskinan dan infrastruktur,” tegasnya.

PDIP Gagas Poros Baru Kerja Sama Asia-Afrika

Megawati mengumumkan rencana PDI Perjuangan untuk memprakarsai forum dialog tahunan yang mempertemukan pemikir, aktivis, pengusaha, dan pemimpin muda dari Asia dan Afrika. Forum yang direncanakan mulai digelar pada tahun depan ini akan melibatkan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia sebagai mitra penyelenggara.

“Kita tidak butuh sekadar deklarasi. Kita butuh aksi nyata. Mulai dari riset bersama vaksin tropis, pertanian cerdas iklim, hingga diplomasi rakyat antarkomunitas,”

Ia menargetkan partisipasi dari sedikitnya 50 negara dalam forum perdana tersebut. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk konkret diplomasi partai untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan menjadi jembatan antara Asia dan Afrika.

Desakan Reformasi Tata Kelola Global

Megawati secara kritis menyoroti mandeknya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dominasi negara-negara tertentu di lembaga keuangan global. Ia mendukung penuh usulan Indonesia agar Dewan Keamanan PBB diperluas dan Majelis Umum PBB diberi kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keamanan global.

“Politik luar negeri kita harus berdasarkan Pancasila dan amanat konstitusi, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu artinya kita harus aktif mendesakkan reformasi PBB dan lembaga Bretton Woods,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya mekanisme penyelesaian krisis yang lebih adil. “Sanksi ekonomi sepihak yang dijatuhkan tanpa persetujuan PBB harus ditolak. Itu adalah bentuk kolonialisme modern yang mengorbankan rakyat kecil,” tegas Megawati.

Antusiasme Peserta dan Penutup

Seminar yang diikuti sekitar 300 peserta ini berlangsung interaktif. Beberapa pertanyaan kritis diajukan, antara lain dari Hendra Priyanto, mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, yang menanyakan dampak perang Ukraina terhadap harga pupuk di Indonesia; dan Aisha Kirana, aktivis HAM, yang mempertanyakan sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Megawati menjawab dengan lugas bahwa pemerintah harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, namun tetap menjaga kepentingan nasional.

Mengenai isu Palestina, Megawati menegaskan sikap tegas PDIP. “Kami mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Palestina. Itu adalah amanat konstitusi yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” katanya disambut tepuk tangan.

Menutup acara, Megawati mengajak seluruh peserta untuk tidak pesimis menghadapi situasi global. “Kita adalah pewaris peradaban besar. Jangan biarkan masa depan kita ditentukan oleh orang lain. Bangkitlah, Asia-Afrika!” serunya penuh semangat.

Acara diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan dari DPP PDIP kepada Megawati serta sesi foto bersama para hadirin dan perwakilan duta besar negara sahabat.