Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Jangan Terulang

Jakarta, 27 Juli 2026 — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, meresmikan Monumen Kudatuli di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin pagi. Peresmian tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan 30 tahun Tragedi 27 Juli 1996 yang dikenang sebagai salah satu lembaran kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI kala itu tidak boleh hilang dari ingatan kolektif bangsa.

“Saya tidak pernah lupa, dan tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di tempat ini tiga puluh tahun silam. Ini bukan dendam, melainkan pelajaran mahal bagi demokrasi kita. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi di negeri ini,” ujar Megawati dengan suara bergetar di hadapan ratusan kader, keluarga korban, serta tamu undangan yang memadati area monumen.

Monumen Kudatuli Simbol Perlawanan Damai

Monumen yang diresmikan hari ini berdiri tepat di lokasi bekas Kantor DPP PDI yang diserbu pada pagi buta 27 Juli 1996. Peristiwa yang dikenal luas dengan sebutan Kudatuli itu menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya. Serangan dilakukan oleh massa yang didukung kekuatan aparat terhadap pendukung Megawati yang kala itu menduduki kantor partai setelah pencaplokan kepemimpinan oleh pemerintah Orde Baru.

Monumen setinggi empat meter ini menampilkan lima patung pejuang yang merepresentasikan warga sipil tak bersenjata. Di bagian dasarnya terpatri nama-nama korban: Soe Hok Gwan, Donny, Budi, Yuliana, dan Simon. Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta para sesepuh partai seperti Taufiq Kiemas dan Sabam Sirait yang hadir secara virtual.

“Monumen ini bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk memastikan generasi muda paham betapa rentannya demokrasi jika kekuasaan dijalankan tanpa kontrol,” kata Hasto dalam sambutannya. Ia menyebut bahwa peresmian ini juga menjadi bagian dari program Pendidikan Politik Kebangsaan yang digagas DPP PDI Perjuangan.

Rangkaian Peringatan 30 Tahun

Peringatan 30 Tahun Kudatuli tidak hanya berupa peresmian monumen. Sejak Sabtu lalu, DPP PDIP menggelar ziarah ke makam para korban di Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, serta doa bersama lintas agama. Pada puncak acara kali ini, panitia juga menyajikan pertunjukan teaterikal pendek yang menggambarkan suasana mencekam dini hari saat penyerbuan terjadi. Sejumlah saksi hidup, termasuk Simson Bangun dan Laksmiari, kembali menceritakan pengalaman mereka dengan mata berkaca-kaca.

“Dulu saya melihat langsung bagaimana teman-teman saya dipukuli. Hari ini saya menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada pengakuan simbolik dari negara melalui monumen ini,” tutur Simson, yang pernah menjadi sekretaris DPC PDI Kecamatan Menteng saat peristiwa berlangsung.

Ketua Panitia Peringatan Komarudin Watubun menjelaskan bahwa inisiatif pembangunan monumen sepenuhnya berasal dari internal partai, tanpa menggunakan dana negara. Proses perencanaan hingga peresmian memakan waktu 11 bulan dan melibatkan sejarawan, seniman, serta keluarga korban. Anggaran pembangunan, yang dirahasiakan jumlah pastinya, berasal dari sumbangan kader dan simpatisan melalui mekanisme gotong royong.

Refleksi Politik Demokrasi Masa Kini

Megawati secara khusus menyoroti relevansi peringatan ini dengan dinamika politik terkini. Menurutnya, ancaman terhadap demokrasi tidak selalu berbentuk serangan fisik seperti yang terjadi pada 1996, melainkan dapat berupa kooptasi institusi, manipulasi hukum, hingga pembungkaman suara kritis. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga netralitas aparatur negara, kebebasan pers, dan kemandirian lembaga peradilan.

“Hari ini pelurunya berbeda. Tidak lagi berbentuk pelor tajam, tetapi bisa berupa regulasi senyap yang membelenggu, politik uang, serta intimidasi digital. Maka tugas kita bersama adalah memastikan konstitusi menjadi panglima, bukan kepentingan segelintir elite,” tegas Megawati. Pernyataan ini disambut tepuk tangan menggema dari hadirin yang memenuhi Jalan Diponegoro.

Pidato Megawati juga menekankan pentingnya konsolidasi internal partai. Ia meminta seluruh kader dari tingkat pusat hingga ranting untuk tetap setia pada garis ideologi partai dan tidak mudah tergiur oleh pragmatisme kekuasaan sesaat. Ia mengingatkan bahwa PDI Perjuangan lahir dari perjuangan panjang melawan represi, dan karenanya tidak boleh berubah menjadi partai yang justru melanggengkan praktik antidemokrasi.

Sejumlah pengamat politik yang hadir di lokasi menilai peresmian monumen ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, ini adalah cara PDIP merawat ingatan historis, namun di sisi lain juga menjadi pesan politik jelang tahun-tahun pemilu. “Ini pengingat bagi siapa pun bahwa sejarah bisa berulang jika kita tidak belajar. Monumen ini jadi jangkar moral partai sekaligus peringatan bagi kompetitor politik,” ujar Dr. Ray Rangkuti, peneliti dari Lingkar Madani Indonesia, yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam diskusi panel setelah peresmian.

Harapan Keluarga Korban dan Penutup

Di penghujung acara, Megawati menyalami satu per satu anggota keluarga korban yang duduk di barisan terdepan. Ia menyampaikan bahwa negara telah mengakui para korban sebagai pejuang demokrasi, meskipun pemulihan hak-hak mereka secara formal masih terus diperjuangkan melalui jalur legislatif dan yudisial. Peresmian monumen ini, menurutnya, adalah langkah awal dari penebusan sejarah yang lebih utuh.

“Keadilan mungkin masih berjalan di tempat, tetapi hari ini kita membuktikan bahwa ingatan kita lebih panjang dari kekuasaan yang mencoba menghapusnya. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar. Kami tidak akan berhenti sampai titik terang itu benar-benar diraih,” pungkas Megawati sambil terisak.

Acara yang berlangsung selama hampir tiga jam itu ditutup dengan peletakan karangan bunga oleh perwakilan keluarga, pimpinan partai, serta tamu kehormatan. Jalan Diponegoro yang sempat ditutup total sejak pukul 06.00 pagi akhirnya kembali dibuka untuk lalu lintas umum sekitar pukul 13.00. Hingga berita ini diturunkan, ribuan kader masih terlihat bergantian berfoto di depan monumen, mengabadikan momen bersejarah ini sebagai pengingat abadi bahwa demokrasi sejati tidak pernah boleh ditumbangkan oleh kekerasan.