Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Peringati 30 Tahun Peristiwa 1996

Jakarta — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024). Peresmian monumen ini menandai peringatan 30 tahun Tragedi 27 Juli 1996 yang dikenang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Megawati hadir langsung didampingi jajaran pengurus pusat partai, sejumlah menteri kabinet, tokoh senior partai, serta para keluarga korban dan penyintas.

Dalam sambutannya, Megawati menegaskan bahwa pendirian monumen itu bukanlah bentuk nostalgia masa lalu yang terperangkap dalam luka sejarah. Ia menyatakan bahwa monumen tersebut merupakan pernyataan sikap politik untuk tidak membiarkan praktik otoritarianisme dan represi terhadap rakyat kembali terjadi di Indonesia.

"Monumen ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari pengorbanan dan perjuangan," ujar Megawati dalam pidato yang berlangsung khidmat.

Makna Monumen bagi Generasi Muda

Monumen Kudatuli dibangun di bagian depan eks kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, lokasi persis yang menjadi pusat peristiwa penyerangan 28 tahun lalu. Struktur monumen ditetapkan melalui keputusan resmi partai dan disahkan dalam Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan pada awal tahun 2024. Megawati menekankan bahwa monumen ini harus menjadi sarana edukasi politik bagi generasi muda, bukan sekadar tempat ritual tahunan.

Berdasarkan penjelasan panitia, monumen setinggi 17 meter itu menyimbolkan tahun kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam berbagai arsip perjuangan bangsa. Ornamen dindingnya diukir dengan relief yang menggambarkan kronologi peristiwa 27 Juli 1996, mulai dari manuver politik yang memaksa Megawati turun dari kepemimpinan PDI, hingga serangan massa yang dipersenjatai dan dibekingi kekuatan keamanan terhadap kantor partai. Di puncak monumen berdiri patung garuda dan banteng sebagai simbol ideologi partai dan semangat marhaenisme.

"Ini tempat belajar sejarah yang benar. Sejarah yang tak boleh dibiarkan dibelokkan," kata Megawati lagi.

Perjalanan Politik dan Tragedi 27 Juli 1996

Peristiwa 27 Juli 1996 dipicu oleh konflik internal PDI yang dimanfaatkan rezim Orde Baru untuk menyingkirkan Megawati dari tampuk kepemimpinan partai. Saat itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserbu oleh kelompok yang menamakan diri pendukung Soerjadi, namun dalam dokumen Komnas HAM dan sejumlah laporan internasional terbukti bahwa serangan itu didukung oleh unsur militer. Sejumlah aktivis pro-demokrasi dan kader partai tercatat mengalami luka berat, hilang, serta meninggal dunia. Tragedi ini menjadi salah satu gelombang awal yang memuncak pada reformasi 1998.

Dalam upacara tersebut, Megawati meminta agar narasi sejarah resmi tidak mereduksi peristiwa itu sekadar sebagai kerusuhan atau konflik internal. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi pada 27 Juli 1996 adalah serangan terhadap demokrasi dan hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Untuk menindaklanjuti permintaan para korban dan keluarga, tim relawan dan lembaga bantuan hukum partai telah diminta menyiapkan dokumentasi lengkap untuk mengawal pengakuan resmi atas status korban.

"Kita tidak bisa menyebut ini kerusuhan biasa. Ada pengkhianatan terhadap demokrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban. Banyak yang meragukan angka resmi, tapi bagi kami satu nyawa adalah harga yang terlalu mahal," tegas Megawati.

Dihadiri Tokoh Lintas Generasi

Acara peresmian ini dihadiri oleh lebih dari lima ratus undangan yang terdiri dari pengurus partai, anggota DPR dan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, aktivis 98, serta tokoh masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir dan membacakan narasi sejarah singkat yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan dan Sejarah partai. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan putri Megawati, serta beberapa menteri dari kabinet Indonesia Maju yang duduk di barisan depan.

Para penyintas dan keluarga korban turut diundang dalam panggung kehormatan. Salah satu perwakilan keluarga menyampaikan kesaksian secara tertulis yang dibacakan oleh panitia, menyatakan harapan agar monumen ini mampu menjadi pengingat abadi akan perjuangan yang kerap dilupakan dalam arus politik praktis. "Kami ingin anak cucu tahu apa yang terjadi, bukan untuk membalas, melainkan untuk berani mengatakan kebenaran," demikian petikan pernyataan tersebut.

Sejumlah perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan lembaga demokrasi internasional juga hadir sebagai pengamat. Monumen Kudatuli direncanakan akan dimasukkan dalam paket wisata sejarah perjuangan demokrasi oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta, sebagaimana telah dibahas dalam pertemuan antara jajaran DPP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awal pekan ini.

Tindak Lanjut Partai dan Pemerintah

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peresmian monumen ini menjadi bagian dari serangkaian kegiatan peringatan 30 tahun yang akan berlangsung sepanjang tahun 2024. Beberapa kegiatan meliputi diskusi publik, penerbitan buku putih tragedi, dan gelaran seni budaya. Megawati dalam pidatonya juga menyatakan bahwa akan dibentuk tim kerja khusus untuk mengusulkan kepada pemerintah agar tanggal 27 Juli ditetapkan sebagai Hari Peringatan Demokrasi. "Ini bukan untuk partai, tapi untuk bangsa. Supaya tidak ada lagi yang berpikir bahwa politik jalan pintas dengan kekerasan itu dibenarkan," ucapnya.

Usai peresmian, Megawati dan seluruh undangan menabur bunga di kaki monumen. Prosesi itu diiringi lagu "Gugur Bunga" dan pembacaan doa lintas agama. Lalu lintas di sekitar kawasan Menteng sempat dialihkan, namun antusiasme warga yang menyaksikan dari luar pagar tampak tinggi. Beberapa warga sekitar mengaku ingat betul momen kelam tahun 1996 dan mendukung upaya pendokumentasian sejarah ini.

Acara ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Megawati Soekarnoputri yang disaksikan para penyintas. Prasasti tersebut bertuliskan "Kudatuli: Luka yang Melahirkan Demokrasi" dan akan menjadi bagian permanen dari lanskap kota Jakarta.