Megawati: Jangan Ada Lagi Peristiwa Seperti Kudatuli

Jakarta, Apaberita – Ketua Umum Dewan Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memimpin langsung peringatan 30 tahun Tragedi Penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026). Dalam acara yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan itu, Megawati meresmikan Monumen Kudatuli sekaligus menegaskan bahwa ingatan kolektif bangsa terhadap peristiwa kelam tersebut tidak boleh luntur. “Saya tidak pernah lupa, dan saya pastikan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan juga tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 30 tahun silam. Jangan ada lagi peristiwa seperti itu di republik tercinta ini,” ujar Megawati di hadapan hadirin.

Peringatan Khidmat di Pusaran Sejarah

Upacara peringatan digelar di kompleks yang dahulu menjadi saksi bisu pertumpahan darah. Tepat pukul 09.00 WIB, Megawati—didampingi Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta sejumlah tokoh senior partai—meletakkan karangan bunga di kaki monumen yang baru diresmikan. Monumen setinggi lima meter itu menampilkan relief perjuangan yang merekam detik-detik penyerbuan 27 Juli 1996, lengkap dengan inskripsi “Jangan Pernah Lupakan Sejarah”. Ribuan kader yang hadir tampak hening saat lagu kebangsaan berkumandang, sebelum akhirnya Megawati memberikan pidato kebangsaan yang menjadi inti acara.

“Kami memilih tanggal 27 Juli 2026 bukan sekadar angka, tetapi momen untuk kembali merawat ingatan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menatap masa lalunya sendiri dengan jujur,” kata Megawati. Ia menekankan bahwa peresmian monumen ini merupakan bagian dari pendidikan politik berkelanjutan agar generasi muda memahami pahit-getir proses demokratisasi di Tanah Air. “Bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memastikan agar generasi mendatang tidak mengalami kembali kegelapan yang pernah menyelimuti republik ini,” imbuhnya.

Kilas Balik Tragedi 27 Juli 1996

Bagi publik yang mungkin mulai melupakan detail kejadian, Tragedi Kudatuli merujuk pada serangan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, pada pagi buta 27 Juli 1996. Saat itu, kelompok yang mengatasnamakan pendukung Soerjadi—Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa—menyerbu gedung yang diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri. Serangan yang berlangsung beberapa jam itu menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai puluhan lainnya. Gedung dibakar, kendaraan dihancurkan, dan aparat keamanan pada masa Orde Baru dituding membiarkan kekerasan terjadi. Peristiwa itu memicu gelombang protes mahasiswa dan rakyat yang kelak menjadi salah satu titik awal keruntuhan rezim otoriter.

Megawati secara khusus menyinggung bahwa akar tragedi adalah pengabaian terhadap suara rakyat yang tercermin dari pembajakan demokrasi di internal partai. “Saat itu kami dipaksa menerima keputusan yang sama sekali tidak mencerminkan aspirasi akar rumput. Monumen ini adalah penegasan bahwa suara rakyat tidak boleh lagi dibungkam dengan kekerasan,” tegasnya. Sebagai pimpinan partai yang kini menjadi salah satu kekuatan politik terbesar, Megawati melihat Kudatuli bukan sekadar trauma personal atau partai, melainkan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan.

Makna Monumen dan Komitmen Demokrasi

Monumen Kudatuli yang diresmikan itu dirancang oleh arsitek kenamaan asal Yogyakarta, dengan panel-panel yang menceritakan rangkaian perjuangan demokrasi Indonesia sejak 1966 hingga Reformasi 1998. Di bagian tengah, sebuah prasasti bertuliskan “Demokrasi Tumbuh dari Keberanian Menolak Ketidakadilan” menjadi titik fokus. “Monumen ini bukan hanya milik PDI Perjuangan, melainkan monumen bagi seluruh rakyat Indonesia yang merindukan demokrasi sejati. Setiap warga negara yang datang ke sini diharapkan bisa merenungkan bahwa kebebasan tidak datang dengan sendirinya,” papar Megawati.

Dalam sesi diskusi bersama para sejarawan dan korban selamat yang diundang khusus, Megawati mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan tanggal 27 Juli sebagai hari refleksi demokrasi nasional. Ia menilai bahwa upaya-upaya pelembaman ingatan sejarah harus dilawan secara sistematis. “Ada yang ingin agar bangsa kita mudah lupa. Tugas kami, tugas partai, dan tugas penyelenggara negara adalah memastikan bahwa fakta sejarah tidak dikubur di bawah narasi-narasi penguasa. Kami tidak membalas, tetapi kami wajib mengingatkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Megawati menyampaikan bahwa pelajaran terbesar dari Kudatuli adalah pentingnya menjaga konstitusi dan supremasi hukum. Ia menekankan bahwa demokrasi prosedural semata tidak cukup jika tidak disertai dengan budaya politik yang menghormati hak setiap warga negara. “Keadilan tidak bisa dinegosiasikan. Siapa pun yang berusaha merampas hak rakyat pasti akan berhadapan dengan kekuatan sejarah. Kudatuli mengajarkan bahwa kekuatan rakyat lebih besar dari kekuatan mana pun yang bersumber dari represi,” katanya.

Respons dari Pimpinan Partai dan Masyarakat Sipil

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang memberikan sambutan pendahuluan, menegaskan bahwa peringatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi ideologis bagi seluruh kader. “Ibu Megawati selalu mengingatkan kami bahwa PDIP adalah partai yang lahir dari perjuangan dan penderitaan, bukan dari transaksi kekuasaan. Maka monumen ini akan menjadi tempat napak tilas wajib bagi calon pemimpin yang diusung partai,” ujar Hasto. Ia mengungkapkan bahwa setiap bakal calon kepala daerah dan legislator akan diwajibkan untuk melakukan refleksi di lokasi monumen sebagai bagian dari pendidikan politik.

Reaksi juga datang dari berbagai elemen masyarakat sipil yang hadir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Nurul Farida, mengapresiasi langkah Megawati karena konsisten menjaga ingatan publik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. “Yang dilakukan hari ini adalah bentuk keteladanan bahwa para penyintas dan korban tidaklah sendiri. Negara melalui pemimpin politiknya mengakui bahwa luka tersebut masih membekas dan harus dirawat dengan penghormatan terhadap hak-hak korban,” ujarnya.

Adapun senator yang juga sejarawan muda, Syamsul Bahri, mengusulkan agar pemerintah memasukkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Refleksi Demokrasi dalam kalender pendidikan nasional. “Detail tragedi ini sudah tercatat dalam berbagai riset. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan negara untuk menjadikannya pengetahuan publik yang tidak terelakkan. Saya kira Ibu Megawati telah membuka jalan untuk itu,” katanya di sela acara.

Penutup: Menatap Masa Depan tanpa Melupakan Masa Lalu

Menjelang akhir acara, Megawati mengajak seluruh yang hadir untuk menyalakan seribu lilin yang diletakkan membentuk angka “30” di halaman monumen. Pemandangan itu menjadi simbol kuat bahwa cahaya demokrasi harus terus menyala meski angin kekuasaan seringkali berusaha memadamkannya. “Kita tidak boleh lelah mengawal republik ini. Saya sudah tua, tetapi semangat saya tetap sama seperti 30 tahun silam. Saya titipkan monumen ini kepada anak-cucu saya, kepada kader muda, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan negeri ini mundur ke dalam kegelapan yang pernah kita rasakan,” tandas Megawati.

Dengan diresmikannya Monumen Kudatuli dan dibacakannya ikrar bersama untuk menjaga demokrasi, peringatan 30 tahun tersebut menutup satu babak ingatan tanpa menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih menggunung: pengungkapan penuh para pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Pesan Megawati yang jelas—jangan ada lagi Kudatuli—sekaligus menjadi pengingat bagi para elite politik saat ini agar tidak mempertaruhkan stabilitas bangsa hanya demi ambisi kekuasaan.