Massa Bandung Barat Bersatu Demo di DPR Tuntut Evaluasi Sekda

JAKARTA — Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Bandung Barat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, dan melanjutkan orasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut digelar guna menyuarakan keresahan publik terkait dinamika roda pemerintahan dan mandeknya sejumlah program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan reformasi birokrasi, salah satunya desakan tegas agar pemerintah pusat dan legislatif mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat.

Kronologi Aksi: Bergerak dari Senayan Menuju Jantung Ibu Kota

Rangkaian demonstrasi yang berlangsung tertib ini menyasar dua lokasi strategis untuk menarik atensi pembuat kebijakan tingkat nasional:

1. Pukul 09.30 WIB — Titik Kumpul di Gedung DPR RI: Massa tiba menggunakan puluhan armada bus dari Jawa Barat dan langsung memadati gerbang utama DPR RI. Perwakilan massa menyampaikan aspirasi terkait dugaan maladministrasi dan ketidakharmonisan tata kelola di tingkat birokrasi daerah.
2. Pukul 11.45 WIB — Penyerahan Berkas Aspirasi: Perwakilan demonstran menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan sekretariat DPR RI guna diteruskan kepada Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pukul 13.30 WIB — Konvoi dan Orasi di Patung Kuda: Massa bergeser ke kawasan Patung Kuda Monas untuk menyampaikan desakan langsung yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami jauh-jauh datang ke Jakarta karena merasa jalur komunikasi dan perbaikan di daerah sudah tersumbat. Kami meminta pemerintah pusat dan DPR RI turun tangan mengevaluasi Sekda KBB demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan Bandung Barat," ujar koordinator aksi di tengah jalannya unjuk rasa.

Deretan Tuntutan Pokok Massa Bandung Barat Bersatu

Massa menilai posisi birokrasi tertinggi di daerah semestinya mampu menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi sumber kegaduhan struktural. Beberapa poin tuntutan krusial yang disampaikan meliputi:

• Evaluasi Kinerja Jabatan: Mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pj Gubernur Jawa Barat untuk meninjau ulang kelayakan kepemimpinan Sekda KBB.
• Transparansi Anggaran: Menuntut audit menyeluruh terhadap alokasi anggaran belanja daerah yang dinilai lambat terserap sehingga menghambat perputaran ekonomi warga.
• Akselerasi Pelayanan Publik: Meminta jajaran birokrasi KBB lebih fokus pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas sosial yang terbengkalai.

Desakan Pengawasan Ketat dari Kemendagri dan DPR

Kondisi tata kelola di Kabupaten Bandung Barat dinilai memerlukan supervisi intensif agar tidak merugikan masyarakat luas. Kelompok Bandung Barat Bersatu menegaskan bahwa aksi ke Jakarta merupakan langkah konstitusional agar pengawasan daerah tidak berjalan parsial.

Aksi berakhir pada sore hari dengan situasi yang terpantau aman dan kondusif di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan gelombang yang lebih besar apabila tuntutan evaluasi struktural ini tidak segera ditindaklanjuti secara nyata oleh pihak berwenang.