Masinton Pasaribu Terancam Dimakzulkan Lima Partai di Tapanuli Tengah

TAPANULI TENGAH — Suhu perpolitikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, mendadak memanas usai munculnya desakan pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut kini menghadapi ancaman serius dari kekuatan koalisi lintas partai di parlemen daerah.

Sedikitnya lima partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah mulai menggalang konsolidasi politik untuk menggulirkan hak interpelasi hingga hak menyatakan pendapat. Manuver politik ini dipicu oleh dua tudingan utama yang dinilai krusial, yakni dugaan penyelewengan anggaran daerah serta lambannya respons pemerintah kabupaten dalam menangani sejumlah bencana alam yang melanda masyarakat setempat.

Kronologi Munculnya Desakan Pemakzulan

Wacana pemakzulan Masinton Pasaribu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui eskalasi ketegangan antara pihak legislatif dan eksekutif selama beberapa waktu terakhir. Berikut kronologi runtutan peristiwa yang memicu gerakan tersebut:

1. Awal Evaluasi Kinerja Anggaran: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapanuli Tengah menemukan sejumlah kejanggalan dalam realisasi pos anggaran belanja daerah yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen APBD yang telah disepakati bersama.
2. Terjadinya Bencana dan Keterlambatan Respons: Saat wilayah Tapanuli Tengah dilanda bencana banjir dan longsor di sejumlah titik, koordinasi tanggap darurat dari jajaran bupati dinilai lambat, memicu keluhan meluas dari para korban di lapangan.
3. Rapat Gabungan Fraksi: Perwakilan lima partai politik menggelar forum konsolidasi tertutup guna menyikapi laporan masyarakat dan temuan administrasi keuangan daerah.
4. Deklarasi Wacana Pemakzulan: Koalisi lima partai secara terbuka menyatakan sikap untuk mengkaji penggunaan hak pengawasan dewan hingga ke tahap pemakzulan secara hukum ketatanegaraan.

Dua Masalah Krusial: Realisasi Anggaran dan Mitigasi Bencana

Tuduhan penyelewengan tata kelola keuangan daerah menjadi sorotan paling tajam. Pihak legislatif menengarai adanya pergeseran alokasi anggaran tanpa konsultasi resmi, yang dinilai melanggar prinsip transparansi akuntabilitas publik. Di sisi lain, penanganan pascabencana di daerah pelosok dianggap minim kehadiran pemerintah daerah.

"Kewenangan yang diamanatkan undang-undang harus dijalankan secara transparan dan berpihak kepada rakyat. Ketika ada indikasi penyelewengan tata kelola keuangan serta abai terhadap penderitaan warga saat bencana, parlemen wajib menggunakan hak konstitusionalnya," ungkap salah satu inisiator koalisi fraksi di DPRD Tapteng.

Mekanisme dan Tahapan Hukum Pemakzulan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses pemberhentian kepala daerah di tengah jalan membutuhkan prosedur hukum dan politik yang ketat, antara lain:

• Penggunaan Hak Angket: DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran bupati.
• Hak Menyatakan Pendapat (HMP): Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, DPRD menyetujui rekomendasi pemberhentian melalui sidang paripurna dengan kuorum khusus.
• Uji Materil di Mahkamah Agung (MA): Berkas putusan DPRD dikirim ke MA untuk diperiksa keabsahan hukumnya dalam kurun waktu 30 hari.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri: Jika MA membenarkan keputusan DPRD, Menteri Dalam Negeri secara resmi menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

Hingga laporan ini diturunkan, dinamika politik di Tapanuli Tengah terus berkembang cepat. Publik menanti respons resmi serta langkah klarifikasi yang akan diambil oleh Masinton Pasaribu guna menjawab tudingan koalisi lima partai tersebut.