MANILA — COA Temukan Dugaan Penyimpangan Dana Bansos TUPAD Filipina

Komisi Audit Filipina (Commission on Audit/COA) mengungkap sejumlah kejanggalan serius dalam penyaluran dana program bantuan darurat ketenagakerjaan, Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD), pada tahun anggaran 2025. Program yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE) tersebut kedapatan mencairkan bantuan kepada ribuan penerima yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan hingga adanya indikasi pembayaran berlebih.

Berdasarkan laporan hasil audit terbaru, tercatat sebanyak 2.731 penerima manfaat tetap menerima dana tunai meskipun tidak melengkapi berkas kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perintah Departemen (Department Order) Nomor 239 Seri 2023. Salah satu pelanggaran paling mendasar yang ditemukan auditor adalah ketiadaan kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kronologi Temuan Pelanggaran Prosedur Penyaluran

Dalam proses audit kepatuhan terhadap operasional DOLE, auditor negara menelusuri alur verifikasi berkas dan pencairan dana TUPAD hingga menemukan pola ketidakpatuhan administrasi secara berjenjang:

1. Verifikasi Dokumen Tidak Lengkap: Petugas verifikasi di tingkat regional tetap meloloskan ribuan berkas pemohon yang tidak disertai tanda pengenal sah, melanggar regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Pencairan Bantuan Tanpa Legalitas Medis: Ribuan warga lanjut usia (lansia) menerima dana kompensasi kerja darurat tanpa surat keterangan sehat resmi dari dokter berizin praktik.
3. Kelebihan Pembayaran (Overpayment): Auditor mendapati ratusan penerima manfaat di wilayah regional tertentu menerima nominal bantuan yang melebihi pagu standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebaran Wilayah dan Temuan Surat Keterangan Medis Lansia

Penyimpangan administratif terkait penerima bantuan tanpa identitas resmi tersebut tersebar di sejumlah kawasan strategis di Filipina bagian tengah dan selatan, meliputi:

• Eastern Visayas: Sebanyak 1.093 penerima manfaat bermasalah.
• Davao Region: Sebanyak 1.091 penerima manfaat tercatat tanpa berkas lengkap.
• Soccskargen: Sebanyak 523 penerima manfaat tidak memenuhi syarat administrasi.
• Caraga Region: Sebanyak 24 penerima manfaat tercatat melanggar ketentuan identitas.

Selain persoalan kartu identitas, COA juga menyoroti temuan sebanyak 2.781 warga lansia yang menerima dana TUPAD meskipun surat keterangan medis yang diserahkan tidak diterbitkan oleh dokter berlisensi resmi. Kondisi ini dinilai membahayakan dan berisiko memicu penyalahgunaan pertanggungjawaban program kerja lapangan.

“Tanpa adanya dokumentasi medis yang sah, tim audit tidak dapat memastikan secara memadai apakah para penerima manfaat tersebut benar-benar dalam kondisi bugar secara medis untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan, atau apakah layanan yang dikontrakkan benar-benar dilaksanakan,” tegas pernyataan resmi COA.

Potensi Kerugian Negara dan Tindak Lanjut DOLE

Secara keseluruhan, pencairan dana yang dipertanyakan tersebut menelan anggaran hingga 18,18 juta peso Filipina. COA menegaskan bahwa dana sebesar itu seharusnya dialokasikan secara tepat sasaran kepada para pekerja rentan yang benar-benar berhak dan memenuhi seluruh kriteria kelayakan.

Di wilayah Semenanjung Zamboanga, auditor juga mencatat 1.275 individu menerima pembayaran melebihi batas nominal yang semestinya diterima dalam skema program TUPAD. Menanggapi audit tersebut, kantor regional DOLE menyatakan sepakat untuk memperketat prosedur validasi serta verifikasi faktual penerima manfaat guna memastikan transparansi penyaluran bantuan publik ke depan.